Kebijakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang membuka pintu bagi kader partai lain untuk dicalonkan sebagai kepala daerah di Pilkada disetujui oleh Hatta Rajasa. Mantan Ketua Umum PAN periode 2010-2015 ini memberikan syarat jika PAN ingin mencalonkan kader partai lain. “Kalau Pilkada kan intinya harus cari yang terbaik buat daerah itu,” kata Hatta di ITB kemarin malam.
Hatta menilai tidak ada masalah jika PAN ternyata mengusung kader dari partai lain untuk berkompetisi di ajang Pilkada. Sikap Zulkifli Hasan tersebut, menurut Hatta sangat menggambarkan PAN sebagai partai yang mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kelompok. Kebijakan tersebut, menurut Hatta juga menandakan bahwa PAN masih tetap mengusung keterbukaan. “Kalau yang terbaik itu misalkan dari partai lain, ya kita dukung,” terang Hatta.
Jika memang PAN mencalonkan kader partai lain, Hatta mengatakan rencana tersebut bisa berjalan dengan baik jika egoism kelompok bisa ditekan sedalam-dalamnya. Ego-ego kepartaian yang muncul hanya akan menghambat terpilihnya pemimpin yang bekerja berdasarkan kepentingan rakyat. Hatta juga tidak ingin partai-partai yang ada sekarang memaksakan mencalonkan tokoh yang tidak dipilih rakyat. Partai memang berwenang mencalonkan kepala daerah, tapi bukan berarti sang calon yang diusung sekehendak partai semata. Partai harus mengedepankan suara masyarakat. Masyarakat harus diberi pilihan tokoh yang benar-benar diinginkan untuk memimpin.
“Memaksakan seseorang yang bukan pilihan rakyat dan bukan yang terbaik bukan lah pilihan yang bijak,” jelas Hatta.
Namun, di sisi lain, ada juga yang menganggap isu keterbukaan yang sedang digaungkan PAN ini merupakan dampak dari konflik yang terjadi di internal PAN. Hatta sendiri tidak membantah namun tidak pula menyetujui pandangan tersebut. “Itu serahkan saja ke pengurus PAN. Saya nggak ikut,” tutur Hatta bernada normatif.
Sebelumnya Zulkifli Hasan memang gencar menggaungkan wacana jika PAN terbuka untuk mengusung kader partai lain asal memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Wawasan kebangsaan yang dimaksud Zul adalah sang tokoh tersebut harus mampu bekerja berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan apalagi partai pengusungnya.
