Jakarta,- Pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID menegaskan komitmennya untuk menjadikan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebagai tulang punggung hilirisasi mineral nasional. Dalam pernyataan terbaru yang dirilis media , MIND ID menyebut peran Antam tak hanya sebatas pengelola sumber daya alam, tapi juga sebagai penggerak industri bernilai tambah yang menopang strategi pembangunan jangka panjang Indonesia.
Komitmen ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi Presiden Joko Widodo yang ingin menjauhkan Indonesia dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Nikel, bauksit, dan mineral kritis lainnya diharapkan tidak lagi hanya dikirim keluar negeri, tapi diolah menjadi produk antara atau akhir—mulai dari logam murni hingga komponen baterai kendaraan listrik.
PT Antam menjadi salah satu garda terdepan dalam visi besar ini. Dengan proyek smelter nikel di Halmahera dan pembangunan ekosistem pengolahan mineral di berbagai wilayah, perusahaan pelat merah ini mengemban peran strategis. “Sejak awal berdiri hingga kini, Antam hadir bukan hanya sebagai pengelola mineral, tetapi juga sebagai bagian dari denyut nadi pembangunan,” ujar Direktur Utama Antam, Achmad Ardianto, dalam keterangannya.
Namun, hilirisasi bukan hanya soal industri. Di balik proyek besar dan angka investasi, tersimpan pertanyaan lama: bagaimana memastikan keadilan sosial bagi masyarakat di sekitar tambang? Sejauh mana nilai tambah itu benar-benar menyentuh desa-desa yang lahannya digali?
Gagas Nusantara, organisasi pemikiran dan kepemudaan yang aktif dalam isu pembangunan berkelanjutan, menilai hilirisasi harus dilihat dari dua sisi: manfaat ekonomi nasional dan dampak sosial-lingkungan lokal. “Kami mendukung penuh hilirisasi sebagai strategi jangka panjang. Tapi kunci keberhasilan bukan hanya industrialisasi, melainkan juga bagaimana nilai tambahnya sampai ke masyarakat lokal,” ujar Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, Kamis (10/7/2025)
Dalam pandangannya, Antam punya posisi unik. Ia adalah BUMN, bukan korporasi swasta biasa. Maka tanggung jawabnya juga menyangkut wajah negara di mata rakyat. Bila Antam berhasil menggerakkan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar tambang, maka keberhasilan itu bukan sekadar bisnis—tapi juga misi kebangsaan.
Transformasi yang digerakkan Antam dalam hal ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) memang patut dicatat. Namun, tantangan partisipasi publik, transparansi program sosial, dan pengawasan independen masih harus diperkuat. Gagas Nusantara mendorong agar Antam tidak hanya hadir secara fisik di daerah operasi, tapi juga membangun relasi yang sejajar dan partisipatif dengan komunitas lokal.
Dalam konteks ini, hilirisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan panjang yang harus dikawal. “Jangan sampai industri tumbuh, tapi rakyat sekitar tambang tetap jadi penonton. Kita ingin melihat Antam bukan hanya sebagai mesin ekonomi, tapi juga sebagai penyambung keadilan sosial,” kata Romadhon.
Membangun dari tambang artinya menjadikan sumber daya alam sebagai alat menciptakan peradaban—bukan sekadar alat dagang. Dan untuk itu, hilirisasi harus melibatkan semua: negara, korporasi, dan rakyat. Di titik itulah, Antam diuji: apakah mampu menjadi wajah negara yang berdaulat sekaligus berkeadilan.
