Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) merespon kabar belum dirilisnya draf resmi Undang-undang Omnibus Law Cipta kerja pada 05 Oktober lalu. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hadir dalam rapat paripurna DPR tersebut mengaku hingga hari ini belum menerima draf RUU fiktif yang sudah disahkan menjadi UU tersebut.
“Kehormatan DPR kini tertelenjangi di hadapan rakyat bahkan dunia internasional, akibat ulah tujuh fraksi partai politik yang rela menjadi jongos pemerintah dalam mensahkan RUU cacat dan fiktif bernama Omni bus law Ciptaker “, ujar wakil bendahara umum PB HMI Sadam Syarif di Jakarta pada Minggu (11/10).
Sebagai wakil rakyat yang terhormat, jelas Sadam, DPR tidak seharusnya bertindak irasional seperti itu. Selain cacat secara konstitusional, proses rapat paripurna DPR kemarin sangat jauh dari kesan hikmat dan sangat tidak bijaksana.
“Maka DPR melalui pimpinan sidangnya yang arogan secara nyata telah bersikap kontra Pancasila. Preseden buruk yang memalukan dari oknum Politisi yang selama ini selalu meragukan kualitas ke-Pancasilaan pihak lain”, tegas Sadam.
Oleh karena PB HMI, tambahnya, merasa harus bersikap lebih tegas kepada lembaga DPR, agar segera mengadakan negosiasi ulang dengan pihak pemerintah sebelum draf UU misterius itu diserahkan kepada pemerintah. Atau HMI akan mengkosolidasi kekuatan mahasiswa dan pelajar untuk kemudiaan melumpuhkan gedung DPR.
“DPR perlu mengevaluasi kembali pasal-pasal yang hari ini banyak menuai penolakan dari buruh, intelektual, akademisi dan mahasiswa. Ketiadaan draf UU di ruang publik justru menimbulkan spekulasi publik yang berpotensi memicu gejolak sosial-politik yang semakin sulit dikendalikan”, tutupnya.
