Visioner.id, Maluku Utara – Langkah DPR RI bersma pemerintah dalam melaukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, menjadi undang-undang pada Senin, 05 oktober 2020 sangatlah disayangkan.
Pasalnya, Rancangan undang-undang ini dibahas secara tertutup, tidak melibatkan publik, dan juga tidak responsif atas berbagai kritikan mastarakat yang begitu meluas, terutama dari kelompok marginal seperti buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat di perdesaan yang akan mengalami langsung dampak dari pada kebijakan yang akan dilahirkan oleh undang-undang tersebut.
Yusril Toatubun, selaku direktur eksekutif Forum Pemuda Demokrasi,ikut mengecam keras langkah sepihak oleh dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang terkesan memihak pada kepetingan segelintir investor dalam hal pengeasahan ruu ini, daripada mempertimbangkan soal hajat hidup orang banyak yang kelangsungan hidupnya sangat rentan kedepan ketikan undang-undang ini diberlakukan.
Kita ini kan hidup dalam negara demokrasi, yang secara mendasar memerlukan kritik publik sebagai bahan evaluasi atas kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah, apalagi konstitusi kita kan sudah jelas, menempatkan kedaulatan tertinggi terletak pada rakyat, artinya, keputusan yang tidak melibatkan aspirasi dan kritik masyarakat secara luas, merupakan langkah yang inkonstitusional, tegas yusril saat dikonfirmasi awak media pada Selasa, 06 oktober 2020, pukul 12.00 WIT.
Yusril juga menegaskan, agar pemrintah lebih menjaga marwahnya sebagai representator publik, mengingat Dewan Perwakilan Rakyat pada hakikatnya merupakan representasi langsung dari rakyat indonesia. Namun faktanya kita bisa lihat sendiri, pengesahan RUU Cipta Kerja telah mencerminkan keberpihakan kekuasaan jelas bukan pada rakyat, melainkan pada kelompok oligarki ekonomi politik, yang notabennya memiliki peran determinan dari mulai proses hingga keputusan politik strategis.
Dirinya juga mengingatkan, Jika pemerintah, bersikeras mengabaikan aspirasi masyarakat yang hampir nyaris tiada hentinya mengkritisi berbagai pasal yang nirsubstansial serta sekedar difungsikan sebagai instrumen memenuhi hasrat investor untuk berdaulat atas sumber daya alam di indonesia, dan meliberalisasi pelbagai aspek kehidupan di sosial, maka seluruh elemen sipil pasti akan melakukan aksi protes secara nasional dengan titik aksi hanpir disetiap provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia hingga mendapat perhatian serius dari pemrintah untuk menimbang kembali keputusan yang seblumnya telah mencederau keadilan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. (Adt).
