Dugaan adanya penyimpangan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep mendapat banyak sorotan dari sejumlah aktivis anti korupsi.
Salah satunya dari Pembina Ikatan Keluarga Mahasiswa Madura Jakarta (IKMM Jakarta), Mohammad Hafidz Kudsi yang menyayangkan bantuan perumahan diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dan disinyalir banyak yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, khususnya di daerah Madura.
Hafidz meminta pihak pemerintah setempat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jatim, dan Kementerian terkait untuk mengevaluasi program BSPS di Madura agar terhindar dari penyimpangan yang merugikan penerima manfaat.
“Dugaan penyimpangan program BSPS di Sumenep harus menjadi perhatian serius, dan menjadi keharusan program di seluruh Kabupaten di Pulau Madura perlu untuk dievaluasi seluruhnya,” kata Hafidz dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/3/2025).
“Program BSPS harusnya bisa menjadi jalan alternatif masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak mempunyai rumah layak huni, tidak boleh terjadi penyimpangan yang merugikan penerima manfaat dan apalagi merugikan keuangan negara,” tambahnya.
Hafidz mengaku banyak mendengar rumor terkait penyimpangan BSPS di Madura yang diduga melibatkan anggota Komis V DPR RI. Parahnya, kata Hafidz, ada wakil rakyat dari Madura dari fraksi PKB di Komisi V.
“Kita semua butuh transparansi dalam pelaksanaan program BSPS di Madura. Terkait rumor yang beredar bahwa ada dugaan keterlibatan anggota DPR RI di Komisi V dari Madura Fraksi PKB dalam dugaan terjadinya penyimpangan ini, aparat penegak hukum harus menyelidikinya,” tegas Hafidz
“Aparat penegak hukum tidak boleh kalah pada siapapun, harus tindak orang-orang yang diduga terlibat dalam penyimpangan pelaksanaan program BSPS di seluruh kabupaten di Pulau Madura,” lanjutnya.
Terakhir, Hafidz mengaku sudah lama mendengar keluhan masyarakat terkait dugaan banyak penyimpangan dalam pelaksanaan program BSPS, ditambah dugaan adanya pemotongan dana.
“Saya kira isu ini sudah dari lama, banyak keluhan masyarakat terkait adanya dugaan pemotongan dana dan banyak yang tidak tepat sasaran pada program BSPS di Madura,” terangnya.
“Aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap program tersebut, jangan sampai ada celah untuk oknum-oknum berbuat korupsi,” pungkasnya.