Jakarta, – Pengungkapan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengenai puluhan ribu rekening bank yang dilaporkan terkait judi online (judol) menjadi sorotan tajam. Data yang dirilis dalam acara penandatanganan kerja sama Komdigi dan OJK hari ini menyebutkan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memiliki lebih dari 7.000 rekening, disusul PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sekitar 6.400 rekening, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sekitar 6.100 rekening, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 4.649 rekening, PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.363 rekening, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebanyak 681 rekening.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai data ini menjadi alarm besar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Supervisi OJK (BS OJK) untuk segera bertindak tegas. Menurutnya, kasus ini bukan sekadar persoalan teknis perbankan, melainkan ujian kredibilitas pengawasan sektor keuangan nasional.
“Data puluhan ribu rekening ini sangat mengkhawatirkan. Ini bukan angka kecil, tapi cerminan celah sistemik yang harus segera ditutup. BS OJK wajib memastikan OJK dan perbankan melakukan cleansing serta pemblokiran secara cepat dan tuntas,” ujar Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, di Jakarta, Rabu (15/7).
Romadhon menekankan bahwa pengungkapan ini terjadi di tengah upaya pemerintah memberantas judi online yang sudah merugikan masyarakat. Ia menyoroti efektivitas regulasi APU-PPT dan kewajiban Customer Due Diligence (CDD) perbankan. Menurutnya, jika regulasi berjalan optimal, tidak mungkin puluhan ribu rekening luput dari deteksi.
“Kami berharap BS OJK untuk mengawal proses ini dari hulu ke hilir. Jangan sampai pemblokiran hanya sekadar seremonial. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan bank dalam menerapkan prinsip mengenali nasabah,” tegas Romadhon Jasn.
Ia juga mengingatkan bahwa peran BS OJK sebagai pengawas OJK sangat krusial dalam memastikan tindakan perbankan tidak merugikan nasabah yang tidak bersalah. Proses verifikasi rekening harus dilakukan dengan cermat agar nasabah baik tidak terkena imbas pemblokiran yang salah sasaran.
“Kami mendorong BS OJK untuk meminta OJK menyusun mekanisme pemblokiran yang transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak tahu perkembangan penanganan kasus ini dan perlindungan bagi nasabah yang terkena dampak,” ujar Romadhon Jasn.
Gagas Nusantara mengapresiasi kolaborasi Komdigi dan OJK dalam pemberantasan judol, namun mengingatkan bahwa kolaborasi saja tidak cukup. Dibutuhkan pengawasan ketat dari BS OJK agar rekomendasi dari Komdigi benar-benar ditindaklanjuti perbankan dengan komitmen tinggi.
Ke depan, Romadhon berharap kasus ini menjadi momentum bagi BS OJK untuk memperkuat fungsi audit dan evaluasi terhadap kebijakan OJK di sektor perbankan. Sinergi yang solid antara DPR, BS OJK, dan OJK dinilai kunci mencegah terulangnya celah serupa di masa mendatang.
“Kasus rekening judol ini adalah ujian nyata bagi kredibilitas pengawasan sektor keuangan. Kami siap mengawal langkah BS OJK dan mendorong agar tindakan tegas segera diambil demi melindungi masyarakat dan menjaga integritas sistem perbankan nasional,” pungkas Romadhon Jasn.
