Presiden Joko Widodo membuat beberapa perubahan penting di Papua. Setelah sebelumnya mencabut larangan kegiatan jurnalis asing di Papua, kemarin (4/6) presiden mengumunkan akan memoratorium arus transmigrasi ke Papua dari masyarakat di lokasi padat penduduk. Kecemburuan sosial masyarakat lokal terhadap pendatang menjadi dasar kebijakan ini.
“Pemerintah akan stop transmigrasi ke Papua karena sudah terlalu banyak sehingga menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Jokowi yang disampaikan Teten Masduki (anggota Tim Komunikasi Presiden) di Istana Kepresidenan.
Pemerintah saat ini menilai Sumber Daya Manusia (SDM) asli Papua mengalami ketertinggalan yang sangat jauh dari masyarakat pendatang di sana. Pengamat Militer Salim Said mengatakan, proses transmigrasi ke Papua membuat penduduk pendatang di Papua kebanyakan berlaku lebih agrefis sehingga membuat masyarakat lokal keteteran.
Banyaknya masyarakat pendatang di Papua, menurut Salim membuat warga lokal hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Adanya kebijakan penghentian sementara transmigrasi ke Papua ini juga diharapkan menurunkan aktifitas kelompok separatis di Papua.
Harapan Untuk Moratorium Transmigrasi ke Papua
Salim juga menambahkan, selama ini pembangunan yang dilakukan di Papua jarang yang melibatkan masyarakat setempat sehingga kesenjangan sosial itu terus terjadi. “Hanya sementara. Akan ada rice estate yang melibatkan orang Papua. Persoalannya kan selama ini, kita ke sana membangun tapi orang Papua tidak dilibatkan,” kata Salim menambahkan. Kebijakan ini akan membuat masyarakat Papua memiliki kesempatan kerja lebih luas, bisa meningkatkan taraf ekonomi, dan tidak merasa terasing di kampungnya sendiri.
Kondisi sosial seperti ini sebenarnya sudah dialami dan dirasakan masyarakat Papua selama berpuluh-puluh tahun, bahkan hingga saat ini di daerah itu tetap belum menunjukkan gairah modernisme seperti di provinsi-provinsi lain.
“Dalam waktu dekat kita bisa lihat hasilnya yang positif. Selain itu tahanan politik perlahan-lahan dikeluarkan, sebentar lagi tak ada tahanan politik dan wartawan asing bisa masuk tanoa halangan seperti dulu. Konsep dia jelas,” kata Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) ini selesai jamuan makan siang bersama presiden.
Mantan Duta Besar RI untuk Ceko ini mengaku sempat kurang yakin dengan kepemimpinan Jokowi, tapi ia yakin setelah melihat beberapa perhatian yang diberikan Jokowi untuk Papua.
