JAKARTA, 6 September 2025 – Jakarta tengah berambisi menjadi kota global. Di bawah Gubernur Pramono Anung, berbagai kebijakan terlihat ciamik di media, tetapi menimbulkan tanda tanya di lapangan. Ambisi kota global ternyata berwujud foto-foto pejabat dan proyek ikonik, sementara warga menanggung beban nyata.
Kenaikan tarif parkir dan rencana Electronic Road Pricing (ERP) jadi sorotan utama. Pemerintah menekankan ini untuk mengurangi kendaraan pribadi, tapi kenyataan tarif Rp 5.000 per jam membebani masyarakat menengah. Transportasi publik yang seharusnya jadi kompensasi belum jelas kualitas dan jangkauannya.
Renovasi Pasar Baru menjadi simbol lain dari ambisi ambisius itu. Proyek menggunakan dana CSR dan kompensasi KLB, bukan APBD. Gubernur menyatakan anggaran publik aman, tapi publik menuntut keterbukaan dan akses data penggunaan dana.
Beberapa langkah simbolik ikut mewarnai, termasuk kewajiban pejabat mengenakan busana Betawi. “Ini lebih cocok untuk foto eksklusif ketimbang strategi budaya yang berdampak nyata,” kata Fuadul Aufa, Salah satu Presidium JagaJakarta kepada awak media, Sabtu (6/9).
BUMD DKI tak luput dari sorotan. Masih banyak keluhan soal pengelolaan dan transparansi. DPRD menegaskan akan menindaklanjuti, namun warga mempertanyakan apakah pemerintah provinsi memiliki komitmen nyata untuk reformasi internal BUMD.
Ambisi Jakarta masuk 20 besar kota global 2025 juga mengundang kritik. Pakar menilai target ambisius tak relevan tanpa perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan warga. “Ambisi global Jakarta akan sia-sia tanpa perbaikan struktural nyata,” kritik Fuadul.
Kebijakan simbolik, seperti proyek estetis dan foto-foto pejabat, dinilai menutupi persoalan riil. Publik menyoroti bahwa citra kota global lebih diutamakan daripada substansi kesejahteraan. “Langkah-langkah kelas foto hanya menutupi masalah riil di lapangan,” tambah Fuadul.
Transparansi anggaran menjadi isu penting. Warga menuntut laporan terbuka terkait proyek besar, kenaikan tarif, dan target global. Kekhawatiran bahwa kebijakan strategis dibuat tanpa konsultasi publik semakin meluas.
Presidium JagaJakarta menegaskan perlunya kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar estetika. “Kebijakan yang hanya kosmetik akan gagal membawa perubahan nyata,” tegas Fuadul di akhir kalimat.
Publik kini menanti tindakan nyata dari Gubernur Pramono Anung. Apakah Jakarta akan benar-benar menata diri sebagai kota global yang memberi manfaat pada warganya, atau tetap menjadi panggung foto dan janji manis? Mata warga tetap terbuka, sambil mengawasi setiap kebijakan simbolik yang belum terbukti hasilnya.
