Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Pengamat : Jokowi Harus kasi teguran keras ke Luhut

by Aulia Rachman Siregar
Mei 16, 2016
in Nasional
Reading Time: 1min read
Pengamat : Jokowi Harus kasi teguran keras ke Luhut
0
SHARES
34
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, Indonesia visionser-. manuver yang dikakukan oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam rangka mendukung kandidat tertentu mendapatkan respon dari beberapa kalangan, kali ini datang dari Pakar politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, ia menilai tindakan Luhut sudah tidak bisa ditoleransi. Apalagi secara terang-terangan dia mendukung Setya Novanto untuk jadi Ketua Umum Partai Golkar yang notabene pernah mencatut nama Presiden Jokowi dalam kasus ‘papa minta saham’.

“Setya dan Luhut itu seperti lingkaran setan. Mereka saling melindungi satu sama lain. Setya lindungi Luhut di kasus ‘papa minta saham’ dan sekarang Setya minta didukung supaya jadi Ketua Umum Golkar,” kata Arbi di Jakarta, Senin (16/5/2016).

Arbi Sanit juga menilai, Luhut mendukung Setya agar memiliki kekuatan politik di lingkungan Istana karena selama ini anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar tersebut tidak memiliki partai yang bisa dikendalikan. Sehingga ia pun meminta Presiden Jokowi tidak tinggal diam melihat menterinya bermanuver.

“Kalau alasan Luhut mendukung Setya karena dia adalah anggota Dewan Pertimbangan Golkar, harusnya dia mundur dari jabatan Menko Polhukam karena Presiden Jokowi menegaskan menteri tidak boleh masuk dalam struktur partai,” bebernya

Menurut Arbi, Presiden Jokowi harus meminta Luhut memilih antara jabatan partai atau jabatan menteri. Sebab manuver Luhut semakin besar dan berpotensi merugikan dirinya. Dia menyebut kasus Luhut ini tidak cukup hanya dengan ditegur tapi harus masuk dalam prioritas reshuffle.

“Kesalahannya sudah terlalu banyak seperti diduga terlibat ‘papa minta saham’, Panama Papers, sampai rela-rela izin kerja hanya ingin memantau Munaslub Golkar,” tutupnya (MR. Vis)

Previous Post

JK bantah ada pesan dari Jokowi soal Rangkap Jabatan

Next Post

Dewie Yasin Limpo dituntut cabut hak politik oleh Jaksa

Related Posts

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi
Nasional

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi

Juli 7, 2026
JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat
Nasional

JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat

Juli 7, 2026
Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital
Nasional

Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital

Juli 4, 2026
Menhut klarifikasi isu keterlibatan dalam OTT KPK Bupati Kuansing
Nasional

Menhut klarifikasi isu keterlibatan dalam OTT KPK Bupati Kuansing

Juli 4, 2026
Dasco Pimpin Koordinasi BI dan Pemerintah, Dua Jurus Strategis Jaga Stabilitas
Nasional

Dasco Pimpin Koordinasi BI dan Pemerintah, Dua Jurus Strategis Jaga Stabilitas

Juni 6, 2026
“Bukan Hitungan Hari, Tapi Bobot Negeri” Dasco Ajak Debat Diplomasi Naik Kelas
Nasional

“Bukan Hitungan Hari, Tapi Bobot Negeri” Dasco Ajak Debat Diplomasi Naik Kelas

Juni 3, 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

CNG Jadi Alternatif LPG 3 Kg, Gagas Nusantara: Ini Kabar Baik untuk Rumah Tangga dan Ketahanan Energi

Perdebatan Data PMI Ilegal di Cianjur, Menteri Mukhtarudin Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi

JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat

Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital

DPR soroti implementasi kebijakan komisi delapan persen ojol

TERPOPULER

CNG Jadi Alternatif LPG 3 Kg, Gagas Nusantara: Ini Kabar Baik untuk Rumah Tangga dan Ketahanan Energi

Perdebatan Data PMI Ilegal di Cianjur, Menteri Mukhtarudin Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi

JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat

Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital

DPR soroti implementasi kebijakan komisi delapan persen ojol

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved