Jakarta, IndonesiaVisioner.- Ada semacam keanehan dalam perjalanan dan pergerakan nilai kebangsaan Indonesia sesudah kemerdekaan. Makin lama makin melebar dan tak terkemasi, Ini menurut saya diawali dari perseberangan pikiran serta ideologi dari pucuk-pucuk kekuasaan. Padahal, mestinya dikristalkan saja kemudian diarahkan ke penyesuaian dengan idiologi bangsa kita.
Toleransi kita mesti diukur dengan terlebih dahulu dibawa ke dalam, sesudah itu baru diarahkan ke luar. Dengan begitu tentu kita tidak akan pernah kehilangan. Begitulah perjalanan nilai kebangsaan, toleransi, persatuan, dan nilai-nilai keadilan, melalui prosesnya yang lama, panjang dan matang akhirnya mampu mencetuskan spirit dan rupa kebudayaan: hal ini tertuang jelas dalam Pembukaan UUD 1945 “ telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur..”
Kearah perwujudan tujuan itulah kita, bangsa yang amat majemuk ini bergerak bersama-sama dan harusnya bekerjasama. Untuk itulah kita mempunyai negara yang disusun berdasarkan kedaulatan rakyat yang kualitas demokrasinya (moral demokrasi) ditentukan oleh sila-sila Pancasila.
Namun apa yang menjadi cita cita bersama seperti tertuang dalam UUD 1945 hanya sebagai coretan belaka.
Cita cita bersama tergerus oleh kepentingan-kepentingan segelintir elite yang mungkin tak memahami atau pura-pura tak mengetahui makna dari cita-cita berdirinya bangsa ini.
Pernyaatan di atas disampaikan oleh Muhammad Zen El saat di temui di kawasan Menteng Jakarta pusat (26/02/2017)
Dalam pemaparannya Zen menambahkan, kesadaran kebangsaan dan gerakan moral dari segenap anak bangsa saat ini harus dipupuk lagi. Banyak persoalan kebangsaan yang aktual dan cukup relevan diangkat ke permukaan mengingat dewasa ini ada kecenderungan telah menurunnya sikap dan kesadaran kebangsaan dari sebagian elemen bangsa.
Saat ini, kekuatan moral bangsa hendaknya kita fokuskan untuk berperang melawan segala bentuk persoalan kebangsaan, seperti menurunnya moral kebangsaan sebagian anak bangsa, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, pengangguran maupun praktek kejahatan korupsi dan kolusi, serta wujud kejahatan dan penderitaan warga masyarakat yang kini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat kita. Sambung putra Maluku yang saat ini menjadi Wasekjend di DPP KNPI.
Sudah saatnya Energi bangsa diarahkan untuk membangun bangsa dan masyarakatnya. Kita tidak boleh secara terus menerus menguras energi bangsa untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada dampaknya secara langsung untuk menekan berkurangnya angka kemiskinan dan terbukanya lapangan pekerjaan.
“Saya lihat ada perdebatan mubazir beberapa bulan belakangan ini”
Tutup mantan Aktivis HMI Jakarta ini (MR. Vis)
