Jakarta – Goenawan Al Bima Direktur NTB Institute mengingatkan kepada seluruh pimpinan PTS BIMA DOMPU tidak ikut campur dalam mempengaruhi sikap politik partai politik, karena dengan sikap KOALISI PTS BIMA DOMPU ini sudah mencederai sifatnya yang independen, netral, dan inovatif serta kritis. Karena sikap KOALISI PTS BIMA DOMPU jelas mengawal melangengkan kekuasaan satu orang politisi saja.
Salah satu keistimewaan PTS sebagai suatu institusi adalah sifatnya yang independen, netral, dan inovatif serta kritis terhadap segala bentuk aksi politik kekuasaan dan ketidakberesan sosial yang terjadi di masyarakat.
Seluruh insan kampus seperti dosen dan mahasiswa berhak memperoleh ruang dan kebebasan untuk mengembangkan, mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat supaya tidak ditindas oleh rezim kekuasaan (Tan Malaka, 1926).
Selain itu, dominasi kekuasaan apalagi penjajahan dan intervensi politik dari politisi tidak memiliki tempat di lingkungan kampus.
Terlebih lagi yang bersikap ini adalah para pimpina PTS BIMA DOMPU adalah mereka yang memiliki posisi jabatan pimpinan, sedangkan meraka lupa pada dasarnya jabatan itu hanya sebatas beban kerja tambahan yang tidak semestinya digunakan melakukan dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan.
Misalnya, sekalipun seorang ketua perguruan tinggi, ia tidak berhak untuk bersikap pro kepentingan satu orang polisi saja terutama dalam membuat sikap , terlebih lagi menerapkan sikap kepemimpinan yang berpotensi pada menguatnya feodalisme dan penyeragaman pola pikir yang menekan daya kritis, kreativitas, dan inovasi.
Dalam cacatan sejarah bangsa, kelompok intelektual memiliki peran penting. Di era kolonial, semangat untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan rakyat lahir dari semangat nasionalisme dan anti-penjajahan para intelektual muda pada masa itu.
Lagi-lagi pada tahun 1998, mahasiswa dan kelompok intelektual kampus menjadi garda terdepan yang berjuang keras menentang dan menggulingkan pemerintahan Orde Baru yang militeristik, otoriter, dan represif.
Kejatuhan rezim Orde Baru ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kesadaran kolektif kelompok intelektual yang melakukan berbagai kajian ilmiah kritis untuk membongkar tindakan korup pemerintah pada masa itu kepada publik (Merlyna Lim, 2003).
Bahkan di era reformasi saat ini yang ditandai dengan kebebasan berpendapat, kelompok intelektual kampus juga terus berperan aktif mengkritik keras kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab segenap sivitas akademika untuk memastikan bahwa kampus adalah ruang yang harus bebas dari kepentingan politik-kekuasaan.
Sudahkah perguruan tinggi bebas kepentingan politik?
Meskipun begitu, memastikan kampus bersih dari unsur kepentingan politik-kekuasaan memang bukan pekerjaan mudah. Belum lagi sekelumit ‘dosa’ besar yang masih menghantui dunia pendidikan kita saat ini.
Sebagai contohnya adalah perihal sikap kualisi PTS BIMA DOMPU rencana pergantian mori hanafi sebagai wakil ketua dprd provinsi ntb, ini sudah mencederai nilai etis PTS yang seharusnya netral dan independen, malah terkesan mau mengitervensi kebijakan yang diambil secara internal oleh partai politik, KUALISI PTS BIMA DOMPU terkesan dekat dengan unsur politik dan kepentingan.
Beberapa poin penting utama yang dipermasalahkan adalah tentang keterlibatan PTS BIMA DOMPU dalam mengeluarkan surat terbuka yang tertuju kebeberapa intansi pemerintah dan partai politik, yang bertujuan melangengkan jabatan politik salah satu politisi saja.
Kemudian seharusnya dan etisnya kewenangan untuk PTS dan para petinggi PTS Bima dompu adalah memberi masukan terhadap Rencana Strategis, Rencana Akademik, Rencana Program Jangka Panjang, dan pengurangan kewajiban PTS Bima dompu untuk mengelola dunia pendidikan, dan mempersiapkan para mahasiswa agar mahasiswa menjadi SDM unggul.
NTB INSTITUTE: menilai sikap KUALISI PTS BIMA DOMPU tersebut sarat dengan kepentingan politik dan menduga ada campur tangan dari pihak Politisi.
Parahnya lagi KUALISI PTS BIMA DOMPU tersebut membuat sikap tanpa melihat tugas dan wewenang partai polotik, dan PTS yang seharusnya dan patutnya sebagai lembaga yang netral, kritis, dan independen. Bukan malah mewakili salah satu kepentingan satu politisi saja
Menurut NTB INSTITUTET sikap KUALISI PTS BIMA DOMPU tersebut kurang tepat dan ‘cacat’ karena ini diduga ditunggangi oleh kepentingan seorang politisi saja, Demi melangengkan kepentikan politik satu orang politisi saja.
Pertama; orang-orang di luar PTS yang membutuhkan sumber daya, infrastruktur, serta sosial kapital untuk konsolidasi menuju melangengkan kekuasaan politik satu politisi saja.
Kedua: mereka yang berada di PTS, memanfaatkan PTS sebagai ‘batu loncatan’ untuk meraih ambisi politik satu orang politisi saja.
Ketiga: para pimpinan PTS BIMA DOMPU ini yang hanya gemar mengunakan PTS yang dipimpin hanya mengawal kepentingan yang menguntungkan satu orang politisi saja.
Apa yang terjadi di PTS BIMA DOMPU ini adalah sikap yang tidak mencerminkan PTS sebagai wadah intelektual yang netral, inovatif dan kritis, ini adalah wajah buruk dunia akademis, sikap PTS BIMA DOMPU adalah salah satu dari banyak kasus politik kepentingan/mengawal kekuasaan satu orang polisi saja.
Artinya mengembalikan kampus sebagai ruang yang steril dari kepentingan politik akan menjadi ‘pekerjaan rumah’ bagi PTS BIMA DOMPU kedepannya.
Sikap PTS BIMA DOMPU cerminan satu politisi saja demi melangengngkan kekuasaan
Kekuasaan memang sangat membuai manusia karena pada dasarnya menurut Friedrich Nietzsche manusia tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan karena keinginan untuk berkuasa ada pada tiap individu.
Berkaca pada hal ini, siapapun bisa berpotensi meraih kekuasaan dengan jalan apapun, ‘baik’ atau ‘buruk’.
Belajar dari kasus di atas, kita sebetulnya dapat mencermati kepentingan politik politisi di dalam suatu organisasi demi melangengkan kekuasaan.
