Pemerintah Indonesia sedang berupaya keras untuk menghentikan aktivitas penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang terus terjadi setiap waktu. Kegiatan melanggar hukum itu, terjadi di sejumlah titik lokasi dan berubah-ubah seperti menghindari kejaran dari pihak kepolisian.
Upaya terbaru yang sudah dilakukan, adalah dengan membuka kembali keran ekspor BBL melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.7/2024.
Ketua Aliansi Nelayan Pecinta Lobster, Ali Loilatu mengapresiasi KKP dan Kepolisian terkait penangkapan yang marak terjadi dalam menegakan permen No.7/2024.
“Tetapi kamipun mengindikasikan pola yang tidak wajar karena
Setiap kali terjadi penangkapan benur lobster oleh pihak berwenang. Ada pola harga di pasaran anjlok secara drastis. Fenomena ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada permainan dalam menetapkan harga dari pihak pemerintah dalam hal ini BLU KKP,” Kata Ali kepada Awak Media, Sabtu 24 Agustus 2024.
Ali menambahkan kesannya ada yang memanfaatkan situasi. Pemerintah harusnya mampu melindungi rakyatnya dalam hal ini nelayan.
“BLU KKP sebagai lembaga yang melakukan tata niaga harus tau betul pola nelayan dimana mereka melakukan penangkapan setiap hari sehingga harus mampu menyerap hasilnya toh. Target pengiriman yang ditetapkan masih sangat jauh, kenapa seperti menahan nahan jumlah yang diterima. Sehingga kesannya tidak profesional dalam mengatur tata niaganya,” tegasnya.
Permen KP No.7 ini merupakan angin segar buat nelayan sehingga mereka dapat bekerja dan memberi kontribusi terhadap negara dalam menyumbang PNBP walaupun banyak yang harus diperbaiki karena menurut data penyelundupan yang terjadi per 14 juni 2024 sebesar 500 jt ekor, sedangkan target negara untuk budidaya sebesar 419 juta ekor mari kita bandingkan dengan pengiriman yang telah terjadi sangat jauh panggang dari api.
“Semua warga negara tidak ada yg mau bekerja menyalahi aturan apalagi nelayan, tetapi apabila nelayan masih memilih menjual kepada pihak penyelundup dibanding kepada pihak yang resmi harus menjadi evaluasi bersama,” katanya.
Kenapa hal itu terjadi
Apakah pemerintah lemah dalam “bernegosiasi” ataukah ada kepentingan2 sehingga harga selalu kalah dan jumlah pun terbatas, cukup lucu melihat tataniaga yang dibuat oleh pemerintah kalah oleh tataniaga para penyelundup.
“Ini harus menjadi evaluasi sehingga rakyat merasa terlindungi dan nyamanan bekerja bersama pemerintah, bukan malah mengeluh dan merasa diperas oleh negara dan merasa bahwa permen KP ini pesanan pihak-pihak yang ingin mengeruk kekayaan alam indonesia,” tegasnya.
Ali menutup wawancara ini dengan ajakan “Mari kita sama2 bergandengan tangan memperbaiki dan mengevaluasi Permen KP No.7 sehingga impian kita bersama terhadap negara yang berdaulat dan rakyat yang sejahtera terwujud.