Jakarta – Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menyampaikan pandangannya terkait kritik Amnesty International terhadap Polri. JAN menegaskan bahwa Polri, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, masih memiliki kepercayaan dari masyarakat meski dihadapkan pada sejumlah isu besar di akhir tahun 2024.
Ketua JAN, Romadhon Jasn, menilai bahwa kritik dari Amnesty International dan berbagai pihak lainnya adalah wajar dalam negara demokrasi. “Polri tidak anti kritik, justru kritik adalah bagian dari upaya memperbaiki kinerja institusi. Kami percaya bahwa Polri akan terus berbenah untuk menjawab tantangan dan harapan masyarakat,” kata Romadhon, Rabu (11/12/2024).
Polri di Tengah Isu Besar
Menjelang akhir tahun, Polri menjadi sorotan publik terkait sejumlah isu. Mulai dari promosi enam perwira yang sebelumnya terlibat dalam kasus Ferdy Sambo, hingga tudingan keterlibatan aparat dalam kontestasi politik. Meskipun demikian, Polri tetap menunjukkan kinerja yang positif dalam berbagai aspek, seperti pemberantasan judi online, penyelundupan narkoba, dan pengamanan agenda nasional.
Survei Litbang Kompas pada Desember 2024 menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri berada di angka 67 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 62 persen. Angka ini mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap langkah-langkah Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Polri mampu menunjukkan kinerja di tengah berbagai isu. Ini bukti bahwa masyarakat masih percaya kepada institusi ini,” ujar Romadhon.
Kritik Amnesty dan Tantangan Polri
Amnesty International baru-baru ini meminta evaluasi terhadap kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, khususnya terkait promosi perwira yang terlibat dalam kasus Ferdy Sambo. JAN menilai bahwa kritik tersebut harus dijadikan momentum introspeksi oleh Polri.
Namun, JAN juga mengingatkan bahwa menilai kinerja institusi sebesar Polri tidak bisa hanya dari satu atau dua kasus. “Dengan anggaran besar mencapai Rp131,9 triliun pada tahun 2024, Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik. Setiap kebijakan harus transparan dan akuntabel, terutama yang berkaitan dengan mutasi dan promosi,” tambah Romadhon.
Polri Tidak Anti Kritik
Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa kritik adalah sahabat Polri. Pernyataan ini menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan yang konstruktif. JAN mendukung sikap ini dan berharap Polri tetap menjaga semangat reformasi yang sudah berjalan.
“Kritik bukanlah ancaman, melainkan bahan untuk introspeksi. Kami mengapresiasi Polri yang tidak menanggapi kritik dengan defensif, melainkan dengan langkah-langkah korektif yang nyata,” ungkap Romadhon.
Harapan untuk Polri dan Pemerintah
JAN menekankan bahwa reformasi Polri adalah proses jangka panjang yang memerlukan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, JAN mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap perbaikan institusi penegak hukum.
“Kami percaya Presiden Prabowo akan mengambil langkah yang tepat jika diperlukan, baik dalam hal penguatan Polri maupun evaluasi terhadap kinerja pejabat tinggi Polri,” ujar Romadhon.
JAN juga meminta DPR, khususnya Komisi III, untuk terus melakukan pengawasan terhadap Polri, termasuk kebijakan promosi dan mutasi. “Polri adalah pilar utama keamanan nasional. Kami mendukung penguatan Polri agar tetap presisi dan profesional,” tutupnya.
Dengan berbagai kritik dan tantangan, JAN optimistis Polri akan terus meningkatkan kinerjanya dan tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat.
