JAKARTA – Pemerintah terus menggenjot produksi minyak bumi nasional guna memperkuat ketahanan energi dan menurunkan ketergantungan terhadap impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa saat ini fokus utama kementeriannya tertuju pada peningkatan produksi migas, khususnya lifting minyak yang stagnan selama bertahun-tahun.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Bahlil menegaskan bahwa target lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari (bph) harus dicapai sebagai bagian dari upaya strategis menjaga pasokan energi dalam negeri. “Otak saya sekarang di minyak aja. Ini bukan sekadar angka lifting, ini soal kedaulatan energi,” ujar Bahlil, Rabu (26/6/2025), di Gedung DPR, Jakarta.
Pernyataan ini muncul setelah capaian lifting minyak pada Mei 2025 tercatat baru 567 ribu bph, di bawah target APBN. Bahlil mengakui tantangan teknis dan finansial yang dihadapi sektor migas, terutama dalam mengejar tambahan produksi dari sumur tua, lapangan marginal, dan wilayah kerja yang belum optimal. Namun ia menekankan, “ini soal niat dan kerja konkret.”
Menurut catatan SKK Migas, sejumlah wilayah kerja besar seperti Rokan, Mahakam, dan Cepu menjadi tumpuan peningkatan lifting, tetapi realisasi tetap memerlukan koordinasi lintas lembaga, termasuk perizinan, teknologi eksplorasi, dan komitmen kontraktor. “Bahlil ingin birokrasi jangan jadi penghambat. Ia sedang memaksa sistem untuk efisien,” ujar Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, di Jakarta, Minggu (6/7)
Romadhon menyatakan bahwa pernyataan Bahlil bukan sekadar retorika, melainkan alarm bagi kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat konsolidasi energi nasional. “Ia menyebut, sejak awal pemerintahan Prabowo, sinyal kuat diberikan untuk mengurangi defisit energi dan membangun ekosistem hilir yang kokoh.
Bahlil juga menyoroti ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya migas. Di satu sisi, cadangan masih ada, tapi tidak dikelola optimal karena hambatan investasi dan lambatnya perizinan. Di sisi lain, Indonesia terus mengimpor BBM dalam jumlah besar. “Ini paradoks yang harus kita akhiri,” ujarnya dalam forum terbuka tersebut.
Ia mendorong penyederhanaan prosedur investasi migas dan menyatakan akan membuka ruang lebih besar untuk BUMN energi dan swasta nasional agar mempercepat eksplorasi. Selain itu, ia ingin memastikan bahwa lifting migas tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga efisiensi penyerapan oleh industri domestik.
Romadhon menilai bahwa arah kebijakan Bahlil sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun fondasi kemandirian energi. “Fokus ke minyak bukan mundur dari transisi energi, tapi strategi realistis jangka menengah. Tidak mungkin kita bicara baterai atau EBT tanpa pasokan energi dasar yang stabil,” tegas Romadhon.
Menurutnya, tantangan sesungguhnya adalah menyeimbangkan transisi energi dengan ketahanan energi nasional. Ia mendorong Kementerian ESDM menyusun dashboard publik untuk memantau capaian lifting secara real-time. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan investor.
Pemerintah juga diminta menjadikan lifting minyak sebagai indikator utama kinerja sektor energi. “Kalau 605 ribu bph itu target, maka segala strategi harus mendukung itu—regulasi, fiskal, investasi, hingga edukasi publik,” tutup Romadhon. Ia menyebut pernyataan Bahlil sebagai bentuk tanggung jawab, bukan keluhan, yang harus diapresiasi sebagai upaya membenahi wajah energi nasional dari hulu hingga hilir.
