Oleh: Chandra Bayu Pradana Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang
Pada rak-rak buku itu kutu-kutu menjadi aku, menjadi kamu, menjadi rindu. Aku dan kamu yang merindukan ilmu, merindukan apa saja yang tak kita mengerti dan ingin dipahami. Dari rak-rak buku itu anak bangsa mencoba mengerti dirinya, merawat nalarnya, membangun bangsanya. Dari rak-rak buku itu pedagang ingin membelikan susu anaknya, menafkahi isterinya, membangun harapannya. Dan dari rak-rak buku itu aparat berhasil menyitanya, membuang logikanya, membakar harapan kita semua. Luar biasa!
“Kita adalah angkatan gagap. Yang diperanakkan oleh angkatan kurangajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu. Pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya.” Begitu kata Rendra dalam sajaknya. Ya, sajak yang ditulis pada tahaun 1977. Kemudian bandingkan dengan apa yang kita alami hari ini. Apakah masih relevan? Jika sajak itu masih relevan hingga kini itu artinya pada bangsa yang katanya “merdeka” ini masih ada ketidakberesan yang lama diawetkan. Sesungguhnya kita ini masih berada pada titik dimana kemerdekaan tak sepenuhnya dirasakan dan pembatasan masih menjelma polutan.
Sangat jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan atas terwujudnya bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tetapi kini nyatanya itu semua hanya tinggal kata-kata belaka. Untuk memilih buku yang akan dibaca saja kita sudah tak diizinkan merdeka, tak boleh memiliki kedaulatan atas diri kita sendiri. Membaca buku kiri dituduh komunis, membaca buku kanan dicap kapitalis.
Seperti yang terjadi di Kediri baru-baru ini, yakni gerakan tak jelas aparat keamanan yang melakukan razia dan penyitaan terhadap buku-buku yang dianggap”kiri”, “terlarang” dan “berbahaya”, meskipun sebenarnya drama macam ini bukanlah hal yang baru lagi di negeri ini. Namun tetap saja, gerakan pembodohan publik macam ini harus segera dihentikan. Karena justru gerakan macam ini jelas-jelas mengancam eksistensi akan keberlangsungan kemerdekaan manusia Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Entah apa yang terjadi, sepertinya aparat keamanan hari ini lebih takut pada buku daripada peluru.
Namun kita juga tidak boleh tutup mata, dalam Ketetapan MPRS XXV/1966 memang ditetapkan bahwa PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan adanya larangan terhadap setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Terlepas dari ada atau tidaknya kecacatan administrasi dalam ketetapan hukum itu, yang jelas ada sebuah kecacatan logika yang terjadi dalam penetapan ketetapan itu. PKI adalah organisasi, namun komunisme, marxisme dan leninisme adalah ilmu.
Tetapi semua itu adalah orde baru yang telah menjadi sejarah, namun pantaskah kesalahan itu terus dipelihara sampai saat ini? Beranikah pemerintah saat ini melakukan objektivitas nalar seperti yang dilakukan Gus Dur pada masa itu? Atau memang semua ini masih digunakan sebagai alat pemenuhan ambisi politik dan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh orde baru?
Memang lucu sekali. Di tengah negara yang sedang gencar-gencarnya meneriakkan revolusi mental di kuping rakyatnya, hak rakyat untuk merdeka atas nalarnya sendiri malah masih saja dikebiri. Artinya, revolusi mental hanya menjadi jargon tanpa lakon, tak jelas arahnya, dan tak tahu “mau dibawa kemana”. Jadi, Ini negara apa band Armada?
