Pada di era modern yang saat ini mungkin kebanyakan anak muda Indonesia dan Mahasiswa Indonesia buta akan politik yang terjadi di Indonesia, bahkan mereka mencap bahwa tindakan politik adalah suatu kegiatan yang kotor dan dianggap hanya untuk merebut kekuasaan. Bahwa pemahaman dan manifestasi pendidikan politik akan sangat dipengaruhi cara pandang seseorang atau kelompok tentang politik, sangat jelas bahwa ketika menilai tentang politik akan tergantung cara pandang kita seperti apa dan membawa kemana pemahaman kita tentang politik itu sendiri. Politik dan demokrasi sangatlah berhubungan erat demi berjalannya politik yang sehat di Indonesia, bahkan demokrasi menciptakan suatu terobosan baru untuk menciptakan pemikiran yang positif kepada masyarakat bahkan mahasiswa.
Pendidikan politik dan demokrasi itu sendiri terjadi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dimana setiap tahunnya Universitas Muhammadiyah Malang selalu menyelenggarakan Pemilu Raya (Pemira) mulai tingkatan Jurusan, Fakultas hinga tingkatan Universitas. Universitas Muhammadiyah Malang selalu memberikan edukasi atau pemahaman tentang politik kepada mahasiswanya, tetapi itu berbanding terbalik dengan salah satu fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Seharusnya dengan bernamakan dan berlatar belakang Fakultas Sosial Politk, mahasiswa/i FISIP lebih paham akan jalannya politik yang sehat dan menciptakan demokrasi yang baik demi terjalannya Pemira yang sehat dan berkemajuan.
Kemudian, dalam hasil Pemilu Raya (Pemira) pasti ada yang menang dan ada yang harus menerima kekalahan, bahkan ada juga yang menang secara aklamasi atau calon tunggal. Dengan hasil yang sudah sah dan ditetapkan oleh Komisi Pemilu Raya Universitas (KPRU) dan Komisi Pemilu Raya Fakultas (KPRF), tetapi putusan itu tidak membuat salah satu jurusan yang ada di FISIP menerima hasil penghitungan suara tersebut. HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi) mendapatkan seorang calon tunggal dalam Pemilu Raya (pemira) yaitu berasal dari salah satu partai mahasiswa, ketika calon tersebut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum HIMAKOM banyak mahasiswa/i Ilmu Komunikasi yang tidak menerima hasil tersebut, bahkan pengurus HIMAKOM sebelumnya juga ikut berkomentar ala netizen dan mereka men-judge calon tersebut dimedia sosial dan dari mulut ke mulut. HIMAKOM terbiasa pemilihan Ketua Umumnya di tunjuk dan dipilih oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi (Kaprodi) mereka, dengan tradisi dan kebiasaan yang seperti itu memberikan dampak negatif kepada kepada mahasiswa/i Ilmu Komunikasi itu sendiri, dengan penerapan seperti itu tidak akan memberikan pemahaman atau pendidikan politik dan demokrasi yang baik kepada mahasiswa/i Ilmu Komunikasi. Bahwasannya penerapan pendidikan politik akan menciptakan jalannya demokrasi yang baik, agar tidak terciptanya Apatisme politik dikalangan mahasiswa khususnya di mahasiswa Ilmu Komunikasi itu sendiri. Satu hal yang menggelitik dalam proses demokrasi yang terjadi di HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi) adalah ikutnya berkomentar Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi yaitu Himawan Sutanto, S.Sos., M.Si., layaknya netizen Kaprodi Ilmu Komunikasi ikut nyinyir atas pencalonan Syarifuddin Raisul Haq K, sebagai calon tunggal Ketua Umum HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi), ketidakpercayaan Kaprodi Ilmu Komunikasi terhadap paslon tersebut lah membuat dirinya tidak mendukung calon tersebut. Bahwasannya, dengan dalih kurang berpengalaman dan belum waktunya untuk memimpin sebuah organisasi lembaga intra Kaprodi Ilmu Komunikasi menolak keras atas terpilihnya Syarifuddin Raisul Haq K.
Bahwasannya, dengan kejadian seperti ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi harus mendukung penuh Mahasiswa/i-nya berkreasi dan mendukung penuh mahasiswanya meningkatkan kapasitas diri untuk mahasiswa itu sendiri, artiannya bukan malah ikut berkomentar ala netizen dan mengganggap calon terpilih tersebut tidak bisa memimpin sebuah organisasi khususnya di HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi).
Kemudian, ketika hal ini selalu terjadi di HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi) tidak memberikan ruang gerak bebas terhadap Mahasiswa/i-nya akan berdampak terciptanya apatisme politik dari tingkatan Birokrasi Jurusan Ilmu Komunikasi hingga tingkatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu sendiri. Bahwasannya sebagai salah satu Fakultas Sosial Politik harus memberikan contoh berperilaku politik yang baik agar terciptanya demokrasi yang berkemajuan.
