Polemik sosial terus melanda masyarakat kecil kebawah. Terkhususnya keresahan yang dialami oleh para petani diseluruh pelosok Negeri. Petani adalah masyarakat kelas menengah kebawah yang bekerja banting tulang untuk menyanggupi kesediaan ketahanan pangan Nasional. Negara tidak akan tumbuh subur sumber daya manusianya kalau petani tidak menyiapkan Giji yang baik untuk dikonsumsi oleh Masyarakat Nasional. Untuk itu Negara juga harus berbalas budi terhadap jasa besar petani sebagai pemasok Giji Nasional.
Problem sosial yang terjadi akhir-akhir ini adalah terjadinya penurunan yang cukup drastis terhadap daya beli harga Komoditi (jagung, Kedelai, Bawang dan Lain-lain) kepada masyarakat (Petani). Proses monopoli bisnis terus saja praktekan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perampasan hak-hak petani dengan cara tidak menghargai jerih payahnya secara wajar. Membeli dan memasok harga yang tidak manusiawi serta tidak dapat dibenarkan. Baik secara regulasi maupun moral sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah melalui kementerian perdagangan telah mengeluarkan keputusan Hukum No. 7 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian ditingkat petani dan Harga acuan penjualan ditingkat konsumen. Keputusan ini mengatur bagaimana harga pokok pembelian sejumlah komoditi ditingkat petani. Berikut pasok harga yang ditetapkan untuk komoditi jagung. Dengan rinciannya KA-15% Rp. 3.150, KA-20% Rp. 3.050, KA-25% Rp. 2.850, KA-30% Rp. 2.750, KA-35% Rp. 2.500. menurut hemat penulis pemasokan harga, dengan rincian harga sesuai Kadar Air tersebut memperlihatkan ketidakpedulian Pemerintah dalam menyanggupi tingkat kesejahteraan petani sebagai pelaku yang menyediakan kebutuhan pangan Nasional. Hal ini juga terkonfirmasi dari tingkat keresahan sosial yang begitu tinggi akibat dari penentuan daya beli untuk komoditi jagung (specialis) yang tidak sesuai dan tidak seimbang dengan kerja keras Petani. Terlebih lagi terjadinya proses monopoli bisnis oleh pelaku pebisnis yang memasok harga dengan sewenang-wenang dan tidak berperikemanusiaan. Fakta lapangan membuktikan per April 2020 angka pembelian jagung mengalami penurunan yang cukup signifikan berkisar anjlok dari angka ke angka.
Dalam dalam klausul pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Harga acuan pembelian ditingkat petani adalah harga pembelian ditingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar”. Secara implisit kandungan daripada kalimat terakhir dalam ketentuan pasal tersebut mengandung makna bahwa, pemerintah harus secara mampu dan wajib dalam memberikan kepastian tingkat kesejahteraan para petani dengan memberikan standar angka yang “Wajar” untuk daya beli sejumlah komodti. Hal tersebut juga tidak lepas dari beberapa alasan hukum yang terkandung dalam pasal 2 butir ke-2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag). Yakni, “Harga Acuan pembelian ditingkat petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 ditentukan dengan beberapa pertimbangan. Yaitu, biaya bahan, tenaga kerja, sewa lahan, keuntungan dan/atau pertimbangan lain berdasarkan karakteristik kebutuhan barang pokok.
Perspektif ekonomi pemerintah harus diarus utamakan untuk kesejahteraan rakyat. terkhususnya kaum tani. Ekonomi masyarakat tani harus ditumbuh kembangkan melalui pemberian daya beli dengan angka yang mempertimbangkan kewajaran sosial dan ekonomi.
Lawan Penindasan terhadap Petani!
Segala bentuk penindasan dan perampasan terhadap hak-hak petani harus dilawan! Social movement harus digarap habis sebagai bentuk perlawanan dalam mewujudkan tingkat kepedulian untuk kesejahteraan kaum tani. Penghargaan melalui sistem daya beli yang tidak wajar adalah wajah buruk kinerja pemerintah untuk para petani. Petani harus secara sadar dengan segala konsekuen diangkat derajatnya dengan menghargai apa yang menjadi kerja kerasnya melalui Angka yang Pantas! Menurut hemat penulis, penurunan angka daya beli yang terjadi per April 2020 ini adalah sebuah konspirasi terstruktur, sistematis dan massif oleh sejumlah pihak yang “sengaja” dalam mempermainkan harga untuk sejumlah komoditi. Penentuan dan pemasokan harga yang tidak wajar dengan alasan yang tidak berkekuatan logis (Covid-19) dalam membeli.
Dalam hal ini juga penulis dan sejumlah elemen masyarakat Tani lainnnya meminta. Pertama, kepada pemerintah, baik pusat maupun Daerah untuk memusatkan perhatianya kepada kaum tani dengan menjamin tingkat kesejahteraannya. Serta mengoptimalkan kembali harga sejumlah komoditi dengan asas kepastian dan kemanfataan serta pertimbangan logis lainnya demi kemajuan dan kesejahteraan ekonomi Masyarakat Tani. Kedua, menindaklanjuti para pelaku pebisnis/investor (Badan usaha milik swasta) yang patut diduga menciderai keberlangsungan kesejahteraan petani dengan sewenang-wenang dalam memasok harga sesuai kebutuhan dan keuntungan pribadi.
