Oleh: Bambang Intojo – pengamat transformasi sosial politik era digital, alumni Universitas Indonesia
– Setiap kali mahasiswa turun ke jalan, selalu pertanyaan yang muncul: mau kerusuhan apalagi, ini? Masih relevankah demonstrasi? Bukankah sudah ada pemilu, parlemen, media, media sosial, dan berbagai saluran politik lainnya?
Dan jawabannya, tentu saja tetap relevan! Sebab demokrasi bukan hanya soal tersedianya saluran politik, tetapi juga soal tekanan agar kekuasaan mau mendengar.
Terlebih, tidak semua saluran itu bebas dari kepentingan. Partai politik memiliki kepentingan elektoral dan kekuasaan. Bahkan partai oposisi memiliki kalkulasi politik dan kepentingan sendiri. Pers dan media memiliki kepentingan bisnis, pemilik modal, orientasi redaksional, dan agenda tertentu. Intelektual pun memiliki pandangan, afiliasi, dan preferensi politik.
Karena itu, demokrasi membutuhkan kekuatan masyarakat sipil yang tidak sepenuhnya bergantung pada institusi-institusi tersebut. Di sinilah mahasiswa memiliki posisi penting.
Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa memiliki semacam mitos politik: kelompok yang berani mempertanyakan kekuasaan ketika yang lain memilih diam. 1966, 1974, 1978, 1998—konteksnya berbeda, tetapi meninggalkan warisan yang sama: mahasiswa memiliki keberanian moral untuk menantang kekuasaan.
Mitos itu penting. Ketika mahasiswa berhenti mempertanyakan kekuasaan, yang hilang bukan hanya demonstrasi, tetapi juga imajinasi bahwa kekuasaan boleh ditantang.
Mahasiswa juga memiliki posisi khas sebagai pressure group. Mereka bukan pemerintah dan bukan partai. Mereka tidak mengambil keputusan, tetapi dapat memberi tekanan kepada mereka yang mengambil keputusan. Namun tekanan itu tidak harus berhenti di jalanan.
Selayaknya mahasiswa membawa tuntutannya ke Senayan. Mendatangi anggota DPR, berdialog, berdebat, menyampaikan data, dan mendesakkan tuntutan langsung kepada politisi yang memiliki kewenangan membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.
Jalanan memberi tekanan; dialog memberi argumentasi; parlemen menjadi arena pertarungan kepentingan.
Tetapi mahasiswa juga perlu menyadari bahwa demonstrasi tidak pernah sepenuhnya steril dari kepentingan politik. Sebesar apa pun idealisme mahasiswa, selalu ada kemungkinan kekuatan lain ikut mendompleng, membiayai, mengarahkan, memperbesar isu, atau memanfaatkan momentum demonstrasi untuk kepentingannya sendiri.
Karena itu, mahasiswa tidak cukup bertanya: apa yang kita tuntut? Mereka juga harus bertanya: siapa yang ikut bermain? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang sedang mencoba memanfaatkan gerakan ini?
Ini bukan alasan untuk berhenti berdemo. Justru alasan agar mahasiswa semakin kritis dan mandiri.
Mahasiswa boleh bersekutu dengan siapa saja dalam memperjuangkan tuntutan tertentu, tetapi jangan sampai kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang diperjuangkan, kepada siapa tuntutan diarahkan, dan kapan harus berkata tidak kepada mereka yang ingin menunggangi gerakan.
Dan di sinilah muncul pertanyaan yang lebih tidak nyaman. Masih adakah mahasiswa yang percaya bahwa hanya dengan demo mahasiswa saja rezim akan tumbang? Masih adakah alumni yang mempercayainya? Atau ada yang justru memprovokasi mahasiswa dengan menjual keyakinan tersebut?
Dan apakah masih ada yang percaya bahwa hanya dengan demo saja pemerintah pasti mengabulkan tuntutan?
Kalau ada, itu bukan pendidikan politik, melainkan ilusi politik.
Demonstrasi bukan tombol untuk menjatuhkan rezim dan bukan mesin pengabul tuntutan. Demonstrasi hanyalah instrumen tekanan. Keberhasilannya bergantung pada dukungan publik, organisasi, koalisi, kondisi politik, dan kemampuan menerjemahkan tekanan jalanan menjadi keputusan politik.
Karena itu mahasiswa harus belajar bahwa perjuangan politik bukan pertunjukan satu malam.
Dari jalanan ke Senayan. Dari poster ke argumentasi. Dari teriakan ke dialog. Dari tekanan publik ke keputusan politik.
Demonstrasi juga harus dibedakan dari kerusuhan. Demonstrasi adalah ekspresi politik; kekerasan dan perusakan adalah persoalan hukum. Kritik politik jangan begitu saja dibingkai sebagai ancaman keamanan.
Mahasiswa tidak harus selalu menang. Demonstrasi yang gagal pun tidak otomatis sia-sia. Sebab setiap demonstrasi bermakna mengingatkan kekuasaan: bahwa kekuasaan tidak sendirian. Bahwa kekuasaan selalu dapat dipertanyakan.
Itulah sebabnya mahasiswa harus tetap berdemo.
Bukan untuk menjatuhkan setiap rezim, bukan untuk memastikan setiap tuntutan dikabulkan, dan bukan pula untuk menjadi kendaraan bagi kepentingan kekuatan lain.
Mahasiswa harus berdemo untuk menjaga ruang demokrasi – sambil tetap menjaga kemandirian gerakannya. Sebab ketika mahasiswa diam, kekuasaan semakin nyaman.
Tetapi ketika mahasiswa hanya menjadi alat dari kekuatan lain, mereka tidak lagi menjadi pressure group. Mereka menjadi kendaraan politik.
Dan ketika keberanian mahasiswa untuk mempertanyakan kekuasaan mati, jalanan mungkin tetap tertib. Tetapi demokrasi belum tentu tetap bertahan hidup.
