Akuisisi Sritex oleh BUMN Tekstil yang tengah disiapkan pemerintah berisiko menjadi beban baru bagi keuangan negara. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa tanpa skema yang tepat, langkah ini bisa berubah dari upaya penyelamatan industri menjadi bailout yang merugikan publik .
📉 Beban Utang dan Skema yang Berisiko
Risiko utama terletak pada skema akuisisi yang dipilih. Jika BUMN hanya membeli aset produktif dari boedel pailit, utang lama Sritex secara prinsip tidak ikut berpindah. Namun, risiko akan jauh lebih besar jika pemerintah mengambil alih badan usaha lama atau menyuntikkan modal ke entitas tersebut. Skema ini berpotensi membawa serta kewajiban terhadap kreditur, pekerja, dan otoritas pajak .
🏭 Masalah Struktural yang Belum Terselesaikan
Pergantian pemilik tidak otomatis menyelesaikan persoalan mendasar Sritex dan industri tekstil nasional. Yusuf mengingatkan bahwa industri masih menghadapi masalah mesin yang menua, biaya energi dan logistik yang tinggi, ketergantungan bahan baku impor, hingga tekanan dumping dan impor ilegal .
Senada, ekonom Awalil menilai bahwa masalah utama industri tekstil bukanlah kekurangan pabrik, melainkan lemahnya penyerapan pasar akibat tekanan impor. Jika utilisasi industri masih sekitar 50 persen, menambah kapasitas baru berisiko tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkan beban dari industri swasta ke neraca BUMN .
💰 Beban Fiskal dan Risiko Bailout
Rencana pembentukan BUMN Tekstil ini membutuhkan investasi sekitar US$ 6 miliar atau setara Rp 100 triliun . Meskipun dana tersebut berasal dari Danantara dan bukan APBN, Yusuf menegaskan bahwa modal yang digunakan tetap merupakan kekayaan negara. Jika investasi gagal, kerugiannya tetap menjadi beban publik dan dapat berujung pada kebutuhan penyertaan modal tambahan di kemudian hari .
⚠️ Risiko Persaingan Tidak Sehat
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga menyuarakan kekhawatiran bahwa kehadiran BUMN baru di sektor hilir yang sudah padat pemain berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. BUMN yang didukung penuh oleh negara dikhawatirkan mendominasi pasar dan mematikan pelaku swasta yang sedang berjuang pulih .
🔑 Syarat agar Tidak Menjadi Beban
Yusuf merumuskan setidaknya empat syarat agar akuisisi ini tidak berujung menjadi beban. Pertama, studi kelayakan harus dibuka kepada publik dan menunjukkan kepastian pasar, pembeli, serta kemampuan bersaing tanpa subsidi berkelanjutan. Kedua, pencairan dana dilakukan bertahap berdasarkan target utilisasi, produktivitas, dan modernisasi mesin. Ketiga, valuasi aset harus dilakukan secara independen dan transparan agar harga pembelian tidak terlalu tinggi. Keempat, BUMN baru harus memiliki fungsi yang jelas, misalnya sebagai konsolidator rantai pasok, bukan sekadar menambah kapasitas di pasar yang sudah jenuh .
