Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Wasekum PTKP Komisariat MIPA UM Tolak Tegas Dwi Fungsi Abri

by Visioner Indonesia
Maret 7, 2019
in HUKUM
Reading Time: 1min read
Wasekum PTKP Komisariat MIPA UM Tolak Tegas Dwi Fungsi Abri

Visioner.id, Malang – Ketika dwi fungsi ABRI dikembalikan, maka apa bedanya rezim setelah reformasi dengan rezim orba. Dengan kembalinya dwi fungsi ABRI maka tuntutan 98 serasa dikhianati.

Begitulah yang dikemukakan oleh Muhammad Faisal M A selaku Wasekum PTKP HMI Cabang Malang Komisariat MIPA UM 1439-1440 H. Pada hari Kamis, (07/03/2019).

Faisal yang kerap disapa ical ini mengutarakan bahwasanya Tupoksi dari bidang militer berbeda dengan aparat sipil. Karena Militer bekerja dengan satu komando , dan dengan cepat dan tegas dalam mengambil keputusan serta menolak hal yang berbeda dari prinsip TNI. Sedangkan aparat sipil lebih condong berkarakter yang menerima dinamika perubahan keputusan dengan cepat. Katanya.

“Karakter Militer tidak sesuai ketika Militer berkecimpung dalam pemerintahan. Lagi pula dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, dimana militer sebagai penangkal ancaman dari luar, sebagai penindak terhadap bentuk ancaman dan sebagai pemulih kondisi kemanan negara. dengan tugas pokok yang sudah jelas seperti itu, militer sangatlah tidak tepat ketika ikut masuk dalam tataran pemerintah“. Tegasnya.

Lanjutnya, bahwasanya dalam tahun politik seperti ini banyak sekali isu – isu yang beredar. baik isu benar ataupun isu hoax. seperti isu kembalinya dwifungsi ABRI ini, ketika dwifungsi dikembalikan seperti zaman orde baru sangatlah bertentangan dengan cita – cita masyarakat yang memperjuangkan reformasi. dimana tuntutan dihapusnya dwifungsi ABRI ini adalah salah satu tuntutan yang dibawa oleh pejuang reformasi. Hal ini juga akan berdampak bagi perkembangan bangsa kedepannya. karena akan membawa masalah yang terulang seperti beberapa puluh tahun lalu. Tambahnya.

Faisal pun mengharapkan sebagai seorang kader wajib untuk peka terhadap masalah sosial politik yang berada di bangsa Indonesia. Bangunlah sikap untuk tidak acuh terhadap masalah politik yang sedang berkembang dan mulai menggerogoti bangsa ini. jangan biarkan suatu masalah yang telah menjadi sejarah untuk terulang lagi. tutur faisal diakhir wawancara. (Tm).

Previous Post

GERAKAN PEMUDA NUSANTARA MENDUKUNG APCRI.

Next Post

BEM Se Jabodetabeka – Banten Sebut Jokowi Gagal Pimpin Indonesia. Kartu Merah Untuk Jokowi

Related Posts

Bantah OTT Bogor, KPK Terbitkan Sprindik Umum Tanpa Tersangka: “Tidak Ada Intervensi!”
HUKUM

Bantah OTT Bogor, KPK Terbitkan Sprindik Umum Tanpa Tersangka: “Tidak Ada Intervensi!”

Agustus 21, 2026
Kasus Unsoed, KPK Beri Sinyal Periksa Potensi Korupsi di Fakultas Lain
HUKUM

Kasus Unsoed, KPK Beri Sinyal Periksa Potensi Korupsi di Fakultas Lain

Agustus 21, 2026
DPR Minta Polisi Cari Dalang Sindikat Materai Palsu
HUKUM

DPR Minta Polisi Cari Dalang Sindikat Materai Palsu

Agustus 21, 2026
MA: Jaksa Tak Bisa Banding atau Kasasi Putusan Bebas, Ini Alasannya
HUKUM

MA: Jaksa Tak Bisa Banding atau Kasasi Putusan Bebas, Ini Alasannya

Agustus 21, 2026
Eks Dirut PGN Divonis 4 Tahun Bui terkait Korupsi Jual Beli Gas
HUKUM

Eks Dirut PGN Divonis 4 Tahun Bui terkait Korupsi Jual Beli Gas

Agustus 20, 2026
Enam Kepala Dinas di Bogor Tak Bisa Dihubungi, KPK Diduga Gelar OTT
Daerah

Enam Kepala Dinas di Bogor Tak Bisa Dihubungi, KPK Diduga Gelar OTT

Agustus 20, 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

DPR Desak Karhutla Kalimantan Jadi Bencana Nasional, Sebut “Setengah Neraka”

Motor Listrik Nasional: Syarat, Insentif, hingga Perusahaan Terlibat

KAI Bangun 3.784 Hunian di Manggarai, Selesai 18 Bulan

Titik Panas di Kalimantan Kembali Naik, Kualitas Udara Buruk

Bantah OTT Bogor, KPK Terbitkan Sprindik Umum Tanpa Tersangka: “Tidak Ada Intervensi!”

Kasus Unsoed, KPK Beri Sinyal Periksa Potensi Korupsi di Fakultas Lain

TERPOPULER

DPR Desak Karhutla Kalimantan Jadi Bencana Nasional, Sebut “Setengah Neraka”

Motor Listrik Nasional: Syarat, Insentif, hingga Perusahaan Terlibat

KAI Bangun 3.784 Hunian di Manggarai, Selesai 18 Bulan

Titik Panas di Kalimantan Kembali Naik, Kualitas Udara Buruk

Bantah OTT Bogor, KPK Terbitkan Sprindik Umum Tanpa Tersangka: “Tidak Ada Intervensi!”

Kasus Unsoed, KPK Beri Sinyal Periksa Potensi Korupsi di Fakultas Lain

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved