Jakarta, 12 November 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Listyo diduga tidak hanya menjadi pemberi perintah, tetapi juga penerima hasil akhir (end user) dari aktivitas penyadapan tersebut.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi.
Peran Lengkap dalam Rantai Penyadapan
Menurut Suyudi, peran Listyo dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Perintah penyadapan mengalir melalui sejumlah perwira tinggi di lingkungan Polri.
Tersangka Irjen Slamet Uliandi, yang menjabat Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan harian dan analisis kepada Listyo.
Perintah itu kemudian diteruskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso yang menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet yang disebut berasal dari Listyo, lalu memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Adapun Irjen Ahrie Sonta Nasution, Plt Kabagmon periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah langsung dari Listyo, meneruskannya kepada operator, dan melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo. Ahrie juga disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan serta pembubaran grup WhatsApp.
Empat Tersangka, Dugaan Makar Masih Didalami
Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini: Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Selain dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal, penyidik juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa temuan dalam dugaan penyadapan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi makar. Dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah, kata dia, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Daftar Target Penyadapan
Dalam paparannya, Suyudi mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo. Target tersebut meliputi lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Suyudi menegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak yang disadap dalam suatu tindak pidana.
