Jakarta, 12 November 2026 – Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa seluruh platform kesehatan digital, baik yang dikembangkan pemerintah maupun swasta, harus berada dalam koridor regulasi. Menurutnya, digitalisasi layanan kesehatan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan karena menyangkut keselamatan pasien dan perlindungan data pribadi.
“Seluruh platform kesehatan digital harus diregulasi. Tidak boleh ada layanan yang menyentuh data pasien, diagnosis, hingga resep tanpa memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Dante dalam forum diskusi kesehatan digital di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Alasan Regulasi Diperlukan
Dante menjelaskan ada tiga alasan utama. Pertama, perlindungan data pribadi pasien. Data kesehatan termasuk kategori data sensitif yang rawan disalahgunakan. Kedua, mutu dan keselamatan layanan. Platform telemedicine, konsultasi daring, hingga apotek digital wajib memastikan tenaga medis yang terlibat memiliki kredensial yang sah. Ketiga, keamanan siber. Sistem kesehatan digital menjadi target serangan yang dapat mengganggu layanan dan membocorkan data.
“Regulasi bukan untuk menghambat inovasi. Justru dengan aturan yang jelas, inovasi bisa tumbuh sehat dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Integrasi dengan SATUSEHAT
Dante menegaskan platform digital yang beroperasi di Indonesia harus terintegrasi dengan ekosistem SATUSEHAT. Integrasi ini memungkinkan rekam medis elektronik pasien tetap terhubung, meskipun layanan diberikan oleh penyedia berbeda.
“Kami mendorong interoperabilitas. Pasien tidak boleh diminta mengulang data yang sama hanya karena berpindah platform. SATUSEHAT menjadi simpul integrasinya,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Otoritas Jasa Keuangan untuk menyusun kerangka regulasi yang mencakup aspek teknis, etik, dan perlindungan konsumen. Pengawasan akan dilakukan berkala, termasuk audit keamanan dan evaluasi kepatuhan.
Dante juga mengingatkan penyedia platform untuk tidak mengklaim layanan medis tanpa dasar kompetensi. “Jangan ada platform yang seolah-olah memberikan diagnosis atau terapi tanpa pengawasan tenaga medis berlisensi,” tegasnya.
Respons Penyedia Layanan
Sejumlah pelaku industri kesehatan digital menyambut baik rencana regulasi tersebut. Mereka berharap aturan dibuat proporsional, tidak tumpang tindih, dan disertai masa transisi yang memadai. “Kami mendukung regulasi yang jelas, asalkan ada kepastian dan ruang untuk berinovasi,” ujar perwakilan salah satu platform telemedicine.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Kesehatan belum merinci jadwal penerbitan aturan turunan. Publik menanti kepastian kerangka regulasi yang mampu melindungi pasien tanpa mematikan pertumbuhan layanan kesehatan digital.
