Jakarta, Indonesia visionser-. Indonesia harus segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk pengembangan energi guna memenuhi kebutuhan energi 60 ribu megawatt pada 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.
“Nuclear powerplant harus menjadi pertimbangan yang sangat tinggi,” kata Nasir di Jakarta, (28/5/2016)
Nasir menambahkan pergeseran tren sumber daya energi yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia mulai beralih dari minyak dan batu bara menjadi energi baru terbarukan termasuk nuklir.
Bagaimana negara Eropa seperti Prancis yang memanfaatkan PLTN sebagai sumber energi, dan bahkan diekspor ke negara lain. Lebih lagi, Jerman yang menutup diri akan pembangunan PLTN tetap menggunakan energi dari hasil PLTN yang diimpor dari Prancis. Di Timur Tengah, lanjut Nasir, Uni Emirat Arab juga tengah membangun empat PLTN yang akan selesai setiap tahun mulai 2017 hingga 2020.
Nasir yang berbincang dengan Menteri Energi Uni Emirat Arab saat peringatan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun lalu menjelaskan bahwa negara dengan penghasil minyak nomor tiga di dunia tersebut akan mengalihkan produksi energi dari minyak ke nuklir.
“Nuklir adalah masa depan kami, minyak untuk anak dan cucu kami,” kata Nasir menirukan jawaban menteri energi Uni Emirat Arab ketika ditanya mengapa menggunakan nuklir.
Arab Saudi yang mengalami defisit anggaran karena harga minyak dunia yang anjlok pun telah memproklamirkan penggunaan tenaga nuklir sebagai pengganti minyak di tahun 2020.
Sementara di Asia, lanjut Nasir, selain Jepang yang sudah lama memiliki PLTN negara tetangga Indonesia yakni Malaysia juga sudah berkomitmen akan membangun reaktor nuklir.
“Negara tetangga kita melihat apabila 2018-2019 Indonesia tidak membangun, dia akan membangun nuclear powerplant di Serawak,” tambah Nasir.
Apabila pertimbangan Indonesia tidak membangun PLTN dikarenakan keselamatan dan keamanan, pertimbangan tersebut akan percuma karena Malaysia akan membangun tenaga nuklir di wilayah yang dekat dengan Indonesia.
“Pertanyaan kalau risiko terjadi bencana siapa yang kena duluan? Kita (Indonesia),” kata Nasir. (MR. Vis)
