Jakarta, IndonesiaVisioner-. Penggusuran di Jakarta yang melibatkan aparat gabungan termsuk TNI mendapatkan tanggapan dari pengamat Pertahanan Nasional Sidra Tahta Mukhtar. Sidra mengungkapkan, bila TNI dilibatkan dalam operasi penggusuran, berarti TNI sudah disalahgunakan oleh pemerintah daerah, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rusaknya citra TNI. Sebab, keterlibatan TNI dalam pembongkaran ini melemahkan kemanunggalan TNI rakyat.
“TNI kuat karena memiliki sejarah kedekatan dengan rakyat,dan dukungan rakyat menjadi penentu kuatnya TNI” sambung Sidra di Jakarta, Senin (25/4/2016)
Sidra juga menambahkan, Dimasa depan, TNI perlu berpikir matang sebelum melibatkan diri membantu pemerintah provinsi DKI dalam menghadapi penggusuran,karena penggurusan dalam tingkat tertentu,melanggar HAM dan prinsip kemanusiaan.
“Apalagi masyarakat kecil yang digusur sudah menempati kampung atau atau area yang disebut sebagai area milik negara itu sampai beberapa generasi, jadi sangat tak elok bila digusur, kok saat ini baru dilakukan penggusuran” kata dosen UKI ini.
Penggurusan oleh pemda, tidak temasuk kategori ancaman terhadap kedaulatan negara. Sehingga, TNI mesti secara proporsional menempatkan lembaganya.
“Operasi anti teror saja Polri ngak libatkan TNI, apalagi kalau sekedar penggusuran, saya anggap Polri jauh lebih siap, apalagi Polri punya pasukan pemukul khusus untu konflik berkadar tinggi, yakni Brimob” jelas Sidra
Kalau tiba-tiba TNI dilibatkan, patut dipertanyakan motivasinya, dan pemerintah atau gubernur sudah dapat digolongkan lakukan tindakan represif (power over). Penggunakan instrumen keamanan nasional perlu melihat gradasi ancaman atau gangguannya.
“Penggunaan TNI dapat digunakan jika Polri dan pemda sudah tak sanggup menghadapinya. Bukan kemudian dilibatkan secara bersamaan seperti itu” sesal Senior HMI ini. (MR. Vis)
