Visioner.id, Malang – Salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah (Perda) (Pasal 7 ayat 1 poin g UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Karenanya, Perda secara langsung terintegrasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan memiliki daya sentuh yang kuat dalam kehidupan masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota tidore Kepulauan sebagai lembga yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan dengan baik.
Berkaitan dengan hal tersebut Dewan Penasehat Jaringan Pemuda Kie Raha Indonesia (JAPKRINDO) Fahmi Ismail mengatakan sangat kami sayangkan karena dengan kewenangan yang begitu besar yang dimiliki oleh DPRD namun ini tidak dimaksimalkan dalam membuat peraturan. Minimnya produksi Perda yang melanda DPRD Kota Tidore Kepulauan ini tidak bisa dicontohkan untuk periode yang akan terpilih selanjutnya karena Sejak terpilih pada 2014 lalu, baru lima perda inisiatif DPRD yang berhasil disahkan.
Yakni Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat serta Budaya Masyarakat Hukum Adat Kesultanan Tidore, Perda tentang Pengendalian, Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Perda tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tikep. Lalu Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Perda tentang Pelayanan Kesehatan. “Jadi sejak mereka terpilih di 2014 sampai sekarang sebanyak lima perda yang menjadi inisiatif di DPRD Kota Tidore Kepulauan“.
Harapannya dalam momentum pileg yang akan diselenggarakan dalam beberapa bulan ke depan mampu menghasilkan anggota dewan yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai badan legislatif sehingga banyak menghasilkan produk-produk hukum yang lebih baik dan lebih memajukan Kota Tidore ke depan. Lanjut pria asal tidore tersebut. (Team).
