Jakarta – Diberlakukannya Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018, yang mewajibkan peserta BPJS kesehatan membayar biaya tambahan tiap melakukan kunjungan mulai menuai kritik masyarakat. Aturan urun biaya ini menurut BPJS Kesehatan dapat mengendalikan mutu dan biaya di fasilitas kesehatan.
Sebelumnya, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menjelaskan kalau aturan urun biaya ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat (18/1).
Dirinya ingin agar masyarakat nantinya menggunakan pelayanan kesehatan seperlunya saja.
Jadi, jika sakitnya tidak parah seperti batuk dan pilek tidak perlu ke dokter untuk pemeriksaan dan meminta obat.
Dirinya mengklaim banyak temuan di lapangan peserta JKN-KIS yang menggunakan layanan kesehatan yang tidak terlalu dibutuhkan.
Hery Susanto Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) dalam siaran persnya (22/1) menjawab pernyataan pejabat BPJS Kesehatan tersebut yang dinilai menepis amanah UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. “Pasal 3 menegaskan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya,” kata Hery Susanto.
Hery Susanto menilai Budi Arief lupa bahwa salah satu elemen inti dalam universal health coverage (UHC) itu perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
Masyarakat terlindungi dari risiko finansial, memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak akan memberikan pengaruh secara signifikan pada kondisi keuangan penerima layanan.
Hery Susanto menampik jika aturan urun biaya ini menurut BPJS Kesehatan sebagai bagian edukasi warga. Pernyataan pejabat BPJS Kesehatan tersebut dinilai menafikan urgensi pelayanan kesehatan peserta BPJS. “Itu jelas subjektif dan tidak menunjukkan empati sebagai pejabat BPJS yang mustinya mengedepankan pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS,” kata Hery Susanto.
Hery Susanto meminta agar BPJS Kesehatan jangan remehkan keluhan penyakit yang diderita pasien peserta BPJS. Pihaknya mengatakan jika tidak ada uang karena BPJS defisit jangan korbankan warga dengan aturan yang membebani apalagi urun biaya yang diberlakukan itu bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS.
“Itu sama saja melarang warga sakit dan membatasi pelayanan JKN tapi disisi lain mewajibkan iuran premi plus tambahan urun biaya kepada peserta, jelas itu tindakan yang melalaikan program JKN,” pungkasnya.
