Visioner.id, Malang – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta melakukan aksi demo di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/4/2019).
Aksi demo yang dipimpin oleh Husen mempertanyakan seleksi pengisian jabatan yang strategis di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, sesuai amanah UU Nomor 5 tahu. 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam orasinya, para pendemo yang dikawal ketat puluhan anggota kepolisian meminta Pansus Kepegawaian DPRD DKI Jakarta komisi A agar serius dalam mengawal jabatan KASN. Adanya isu jual beli jabatan harus juga diperhatikan. Komisioner KASN sudah menngetahui tapi belum ditindak.
Mereka juga meminta agar Pansus tidak kompromi atau tawar menawar dengan Gubernur Anies Baswedan soal adanya nepotisme dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan pihak oknum Sekda, BKD dan TGUPP.
“Bagi kami, Seleksi Terbuka untuk 17 jabatan tinggi pratama DKI Jakarta bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil. Olehnya itu, DPRD DKI Jakarta harus desak Gubernur Jakarta untuk revisi kembali seleksi terbuka ASN tersebut,” tegas Husen.
Padahal kalau melihat sebagaimana dalam pasal 108 ayat 1, sampai 4.
mengamanahkan tentang seleksi yang harus di lakukan secara terbuka dan kompetitif pada kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya monopoli dan oligarki dalam seleksi tersebut.
“Menurut kami, kader HMI Jakarta patut kiranya mempertanyakan proses seleksi yang di lakukan oleh sekda DKI Jakarta. dimana kami menduga kuat adanya titipan dalam proses tersebut,”ungkapnya dalam orasi didepan Balaikota.
Proses pengangkatan jabatan pada pimpinan Pemprov DKI Jakarta bagi kami masih adanya virus atau bibit penebar korupsi atau penyuapan Yang mana ada dugaan Pejabat yang memperoleh kedudukan dengan suap. Maka dengan segala cara ia akan berupaya mengembalikan uang saat menjabat atau saat menduduki jabatan tersebut.
Wajar saja bila kami dari kader HMI Jakarta mendorong Anies selaku Gubernur DKI JAKARTA dalam hal menyeleksi ulang beberapa pejabat yang di peruntukan untuk ASN tersebut. Dan Gubernur harus membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki adanya indikasi kecurangan dalam proses seleksi ASN di tingkat Pemprov DKI Jakarta agar terang benderang ada tidaknya praktik jual beli jabatan. Tim investigasi bisa melibatkan pihak-pihak yang berkompeten termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara.
Bukan itu saja, agar isu miring tidak terus menggelinding, sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal melakukan proses penyelidikan terhadap sekda, TIM Tggupp, dan BKD DKI JAKARTA. Dan KPK segera bergerak menelusuri dugaan jual beli jabatan tersebut. Karna KPK dibentuk untuk mencegah tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme atau kongkalikong termasuk suap yang diduga mendompleng pada jual beli jabatan?
Asap dan api adalah dua hal yang berhubungan, berkaitan, serta menyebabkan sebab-akibat. Kini publik menunggu akhir penanganan sebuah dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Kita harap Gubernur DKI Jakarta mampu menyelesaikan persoalan ini secara bijaksana,” tutupnya. (Tm).
