JAKARTA – Poros Mahasiswa Oposisi Pemerintah (MAOP) menggelar confrence pers yang bertajuk tolak Rekonsiliasi Prabowo Subianto dengan Joko Widodo.
Poros MAOP dan Emak-emak meminta kepada Prabowo Subianto untuk tetap berada di garis oposisi sebagai pengawal sistem demokrasi di indonesia dan menolak untuk melakukan rekonsiliasi dengan Presiden petahana Joko Widodo.
“Kami harap pak Prabowo tidak ikut-ikutan rekonsiliasi yang dilakukan pak presiden Joko Widodo. Sebagai garis pengawal sistem demokrasi di Indonesia, kami desak pak Prabowo untuk tetap berpegang teguh terhadap janjinya untuk tidak berselingkuh dengan kekuasaan yang menindas rakyat” ucap Husnul Jamil aktivis mahasiswa universitas muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Rabu, (17/07/2019)
Husnul dalam pembacaan pernyataan Sikapnya terkait penolakan rekonsiliasi menyatakan pihaknya akan tetap berada pada terus mengawal garis perjuangan yang sudah di sepakati bersama. Imbuhnya
“Garis politik kami jelas, dan janji pak Prabowo juga sangat tegas. Karena beliau kami tau sangat tegas dan tepati janjinya” sambungnya lagi
Selain itu, acara tersebut juga di hadiri dari berbagai delegasi mahasiswa kampus diantaranya Universitas ibnu chaldun jakarta, universitas Bhayangkara, Universitas Islam 45, Universitas Al Azhar Indonesia, Aliansi Mahasiswa Betawi, Perkumpulan Jawara Jakarta dan Emak Emak Militan.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menolak rekonsiliasi atas kontestasi politik 2019, mereka menganggap pertemuan prabowo subianto dan presiden jokowi di MRT lebak bulus pada 13 juli 2019 telah melukai hati para relawan dan pendukung setia paslon 02.
“pemerintahan yang kuat dan berdaulat harus di dukung oleh kelompok oposisi militan, karena kita tidak menginginkan pemerintahan kita yang rancuh alias kebablasan dalam mengambil kebijakan di indonesia tanpa controling dari poros oposisi.
Poros MAOP juga berencana melakukan aksi demontrasi di kediam prabowo terkait Rekonsiliasi antara kubu Prabowo Subianto dan Kubu Jokowi. alasan penolakan tersebut menurutnya didasarkan atas dasar perihal kondisi dinamika politik nasional saat ini yang belum kondusif.
“Kita perlu Hadir untuk mengembalikan Gerakan Mahasiswa saat ini yang telah mati suri, suara-suara kita sudah jarang terdengar di istana negara, bendera bendera perjuangan sudah tidak berkibar lagi melawan api penindasan”
“Gerakan mahasiswa seolah olah hidup segan mati tak mau. Sistem demokrasi kita yang mandeg, karena demokrasi tidak lagi di artikan sebagai kebebasan dan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sebab perlawanan atas pemerintahan berpotensi di anggap sebagai makar dan lain-lain” sambungnya
Kemudian ia juga mengatakan, Pemerintahan Jokowi sangat lemah, para koruptor dan komprador terus menggerogoti negeri ini, anak anak negeri menjerit karena busung dan lapar, perlawanan kita dibatasi oleh undang undang ITE, ruang demokrasi menjadi hampa dan semu tanpa kritik terhadap proses kebijakan yang di ambil.
Tak hanya itu, Husnul mengatakan dampak terkait pertemuan Bapak Prabowo Subianto dengan Jokowi membuat rakyat indonesia menangis, kecewa, bahkan ada sebagian relawan ikut membakar baliho dan photo Prabowo dan Sandiaga Uno.
“Rakyat dan mahasiswa menginginkan ada nya poros oposisi yang akan mengawal, mengontrol dan menentang kebijakan Jokowi yang tidak memihak kepada rakyat indonesia. Karena DPR bukan lagi tempat untuk menyampaikan aspirasi, maka jalanan dan perlawanan tempat untuk kita berdiskusi” Ungkap Husnul.
