Visioner.id, Makassar – Seruan Persatuan Gerakan Rakyat dalam Hari Perempuan Sedunia atau International Women’s Day (IWD) adalah harinya perempuan pekerja sedunia, hari munculnya solidaritas internasional kaum buruh perempuan dalam rangka membangun kekuatan politik perempuan sebagai bagian integral dari cita-cita revolusi kaum pekerja. Hari Perempuan Sedunia tidaklah mengandung makna emansipasi sempit, atau kategori dangkal yang mereduksi persoalan perempuan menjadi dikotomi peran laki-laki dan perempuan. Hari Perempuan Sedunia memiliki arti yang dalam dan revolusioner, yakni bergeraknya kaum buruh perempuan untuk menumbangkan kapitalisme yang menindas mereka (laki-laki dan perempuan).
Begitulah yang diungkapkan orator aksi di atas Mobil truck di jalan Alauddin depan kampus Unismuh Makassar, Pada hari Senin, (01/03/2020).
Selain itu juga Serikat Mahasiswa Indonesia juga menyampaikan bahwa dibawah rezim Jokowi-Amin pendidikan nasional akan di arahkan sesuai dengan kepentingan pasar, sebagaimana dalam konsepsi arah pendidikan nasional menuju 2045, pemerintah melalui Kemendikbud membangun peta pendidikan Indonesia hanya mengikuti kehendak OCED. Dimana kurikulum pendidikan kita kedepan di wajibkan untuk mentransformasikan dan menciptakan tenaga-tenaga produktif yang mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah sosial, sistem, dan proses berbasisi digitalisasi kemampuan-kemapuan itu di butuhkan industri kedepan, sedangkan kebutuhan perusahaan atas keterampilan fisik akan semakin berkurang.
Selain itu juga SMI juga mengkritisi liberisasi sektor perburuhan yang dimana Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak yakni selama lima tahun. Batas waktu tersebut lebih lama dibandingkan ketentuan sebelumnya yang diatur di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni paling lama tiga tahun. Ketentuan baru itu tertuang dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Aturan itu merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Artinya Kita bisa membaca dan memahami makna dari peraturan-peraturan di atas, pemerintah memprogramkan JKP, sedangkan kaum buruh semestinya di angkat menjadi pekerja tetap setelah bekerja 3 tahun. Kemudian lebih parahnya lagi PKWT malah di perpanjang hingga 5 tahun hal ini sesungguhnya semakin menyulitkan kaum buruh untuk mendapatkan status sebagai PKWTT/Pekerja tetap. Ditambah Permen yang melegalisasi pemotongan upah dan cuti tidak dibayar dengan alasan Covid-19.”
Dalam rangka memperingati HARI PEREMPUAN SEDUNIA, Serikat Mahasiswa Indonesia bergerak berbareng dengan gerakan rakyat untuk mengepung pusat-pusat pemerintahan, aksi-aksi massa dan bentuk perlawanan terhadap sistem kapitalisme pada 8 Maret 2021. Serikat Mahasiswa Indonesia sebagai bagian dari gerakan rakyat, menyatakan sikap :
- Cabut UU No 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law CIPKER
- Lawan kapitalisasi pendidikan
- Cabut UU sisdiknas No.20 Tahun 2003
- Cabut UU DIKTI No.12 Tahun 2012
- Lawan Pasar Bebas (CEPA, BRI, RECP, dll) .
- Hentikan Intimidasi, Represifitas dan Pembungkaman Demokrasi Terhadap Gerakan Rakyat.
- Gratiskan Biaya Pendidikan di Masa Pandemi.
- Lawan Kebijakan Anti Demokrasi (UU ITE, UU ORMAS).
- Lawan Politik Upah Murah, Hentikan Kapitalisasi Kesehatan, Pangan, Energi, Tanah dan Pencabutan Subsidi Sosial.
- Berikan Jaminan Kesehatan Kepada Seluruh Rakyat.
