Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Forum Suara Mahasiswa Palembang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta KPK Turun ke Palembang dan usut dugaan korupsi anggaran penanggulangan banjir Dinas PUPR Kota Palembang.
Mereka melakukan aksi demonstrasi depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (24/1/2024).
Menurut koordinator aksi, Nopri Agustian, ratusan miliar yang digunakan untuk proyek penanggulangan banjir kota Palembang diduga menjadi bancakan sehingga banjir tetap terjadi setiap musim hujan.
“Ada ratusan miliar untuk penanggulangan banjir di kota Palembang melalui dinas PUPR tapi hasilnya nihil. Banjir terus menghantui kota Palembang ketika hujan deras,” kata Nopri depan KPK.
Atas dasar itu, Nopri meminta KPK untuk mengaudit anggaran semua proyek penanggulangan banjir dinas PUPR kota Palembang dan menginvestigasi dugaan penyelewengan anggaran tersebut.
“KPK wajib Turun audit dan investigasi,” tegasnya.
Selain itu, Kepala dinas PUPR Ahmad Bastari Yusak diminta untuk diperiksa sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas terjadinya banjir terus menerus di kota Palembang.
“Yang pasti Kadis PUPR Ahmad Bastari Yusak juga harus diperiksa oleh KPK,” tuturnya.
Lebih lanjut, Nopri menilai kegagalan Ahmad Bastari Yusak sebagai Kadis PUPR seharus menjadi atensi khusus Wali Kota Palembang untuk mencopotnya.
“Bastari sudah terbukti kinerjanya jelek karena gagal mengatasi banjir dengan anggaran yang sangat fantastis, jadi seharusnya Wali Kota ambil tindakan tegas dengan mencopotnya,” terang Nopri.
Terakhir, Nopri memastikan akan terus melakukan aksi depan KPK sampai tuntannya ditindak lanjuti.
“Siap bolak balik KPK lakukan aksi untuk memastikan Bastari diperiksa dan semua anggaran penanggulangan banjir diaudit,” tandasnya.
