Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengungkapkan bahwa saat ini publik mempertanyakan kinerja Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Budi Arie Setiadi
Hal tersebut pasalnya, Budi Arie dinilai tidak becus menjaga Pusat Data Nasional (PDN) sehingga mengakibatkan kebocoran data.
Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan mengatakan kebocoran data warga negara Indonesia bukanlah hal sepele, namun menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia.
“Untuk itu pelaku atau hacker harus segera dicari dan tindak tegas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang datanya dipercayakan kepada negara dalam hal ini Kominfo,” terangnya.
Lebih lanjut, Darmawan mengatakan bahwa publik juga menaruh curiga adanya dugaan rekayasa terhadap kasus kebocoran ini.
Hal ini karena ketika hacker meminta tebusan ratusan milyar, mereka justru kaget karena nominal yang diumumkan Kominfo ke publik justru lebih besar.
“Kecurigaan ini diperperkuat dengan adanya pengembalian kunci secara cuma-cuma oleh hacker dan permohonan maaf. Ini tentu tidak masuk akal,” terang Darmawan.
Lebih jauh, Darmawan mengatakan keresahan masyarakat ini seharusnya ditanggapi dengan serius oleh Komisi 1 DPR RI sebagai Lembaga pengawas Kementrian Kominfo.
Menurutnya DPR RI jangan hanya marah-marah saat Rapat Dengar Pendapat tapi tidak ada tindak lanjut dan kepastian penyelesaian kebocoran PDN.
“Jangan sampai prestasi Presiden yang telah dibangun selama 10 tahun dirusak oleh menteri-menterinya yang tidak mampu bekerja,” terangnya
