Jakarta— Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, menegaskan bahwa meskipun batu bara telah menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia, ketergantungan berlebihan pada sumber daya ini tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Dalam acara Coaltrans Asia 2024 yang dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Romadhon menyampaikan bahwa Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan pada energi kotor seperti batu bara.
“Kita perlu berpikir jauh ke depan. Batu bara mungkin memberikan keuntungan ekonomi saat ini, tetapi solusi jangka panjang ada pada energi bersih,” ujar Romadhon Jasn Ketua Jaringan Aktivis Nusantara kepada awak media, Rabu, 11/9/2024.
Dalam acara tersebut, Menteri Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sektor batu bara telah menyumbang signifikan pada pendapatan negara dan membantu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% dengan inflasi di bawah 3%.
Namun, Romadhon menekankan pentingnya transisi energi bersih sebagai kunci untuk keberlanjutan masa depan.
Romadhon menegaskan komitmen pemerintah Indonesia terhadap target Net Zero Emission (NZE) pada 2060, namun ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transisi energi terbarukan.
“Kita menghargai upaya pemerintah dalam menetapkan target NZE, tapi langkah-langkah untuk mencapainya harus lebih jelas dan tegas,” katanya.
Jaringan Aktivis Nusantara mendukung percepatan pengembangan energi surya, angin, dan energi terbarukan lainnya, sambil memastikan masyarakat tidak tertinggal dalam proses transisi ini.
Romadhon juga meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kebijakan hilirisasi batu bara yang diinisiasi oleh Mentri ESDM. Ia menilai kebijakan ini bersifat pragmatis dalam memenuhi kebutuhan energi jangka pendek, tetapi berisiko memperlambat transisi menuju energi bersih dan menghambat komitmen Indonesia terhadap NZE 2060.
“Hilirisasi batu bara hanya solusi sementara. Presiden harus mengutamakan kebijakan yang mendorong energi bersih dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, Romadhon memperingatkan potensi penyimpangan dalam proyek hilirisasi batu bara, termasuk risiko Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, untuk memastikan transparansi dalam proses tender dan pelaksanaan proyek.
“Presiden Jokowi harus memastikan setiap proyek besar, terutama yang melibatkan sektor energi, diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,” sambungnya.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Romadhon juga mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada investasi di sektor energi terbarukan.
“Batu bara mungkin menyelamatkan kita hari ini, tetapi inovasi di sektor energi terbarukan yang akan menyelamatkan kita di masa depan,” tegasnya.
Romadhon menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan energi bersih, dan Presiden Jokowi harus memimpin upaya tersebut dengan kebijakan yang mendukung investasi hijau.
Jaringan Aktivis Nusantara berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan energi nasional agar sejalan dengan upaya global dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.
