Jakarta, Visioner – PLN memutuskan tidak mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam 10 tahun mendatang, melainkan mengurangi konsumsi batu bara melalui integrasi Energi Baru Terbarukan (EBT). Diumumkan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada 14 Mei 2025, strategi “coal phase-down” ini diklaim akan “menjahit” EBT untuk menekan emisi karbon. Namun, tanpa kejelasan teknis dan percepatan EBT, kebijakan ini berisiko melemahkan target netral karbon 2060, terutama dengan PLTU menyumbang 150 juta ton CO2 per tahun.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, mempertanyakan kesesuaian kebijakan ini dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang menargetkan pensiun 1,1 GW PLTU pada 2025. Ia mengapresiasi upaya PLN memanfaatkan EBT, namun menilai penundaan pensiun PLTU kontradiktif dengan komitmen Presiden Prabowo di G20 2024 untuk mempensiunkan PLTU dalam 15 tahun. “PLN harus jelaskan alasan menyimpang dari RUPTL,” katanya, Kamis (15/5/2025)
Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyoroti lambatnya pertumbuhan EBT di Indonesia, yang baru mencapai 12,5 GW pada 2024. Ia memperingatkan bahwa tanpa investasi besar, strategi “coal phase-down” tak akan cukup menekan emisi dari PLTU, yang menyumbang 60 persen kapasitas listrik nasional. “EBT harus dipercepat, bukan sekadar pelengkap,” katanya.
Romadhon menilai strategi PLN kurang transparan, terutama soal teknis integrasi EBT. Ia meminta PLN merinci apakah ini melibatkan co-firing biomassa atau penggantian PLTU, serta menetapkan target pengurangan emisi yang terukur. “Tanpa kejelasan bisa membuat publik kecewa,” katanya.
Gagas Nusantara mendesak PLN memprioritaskan pensiun dini PLTU tua yang tidak efisien, seperti yang direkomendasikan Carbon Tracker, mengingat biaya EBT diproyeksikan lebih murah pada 2027. Romadhon menyoroti dampak polusi PLTU, yang menyebabkan ribuan kematian dini per tahun menurut Greenpeace. “Kesehatan rakyat tak bisa ditunda,” katanya.
Laporan BloombergNEF mencatat investasi EBT Indonesia hanya USD1,5 miliar pada 2024, jauh tertinggal dari China. Romadhon menilai hambatan kontrak jangka panjang dengan pemasok batu bara memperumit transisi. Ia mengusulkan insentif seperti tarif feed-in untuk EBT dan pendanaan APBN. “PLN butuh keberanian lepas ketergantungan batu bara,” katanya.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Indonesia, Fahmy Radhi, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat merusak kredibilitas Indonesia di forum global. Ia mendorong sinkronisasi dengan janji Prabowo untuk pensiun PLTU dalam 15 tahun demi menjaga kepercayaan investor EBT. “Komitmen global harus konsisten,” katanya.
Romadhon menekankan perlunya PLN berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi. Ia mengusulkan studi dampak kesehatan PLTU dan peta jalan pensiun PLTU yang jelas untuk mendukung target 23 GW EBT pada 2025. “Transisi energi harus terukur dan inklusif,” katanya.
Gagas Nusantara menegaskan komitmen mendorong energi bersih yang transparan. Romadhon meminta PLN mempublikasikan progres “coal phase-down” dan melibatkan publik dalam evaluasi kebijakan. “Reformasi energi harus mulai sekarang demi masa depan berkelanjutan,” katanya.
