JAKARTA — Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus reformasi internal Polri sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim ini dipimpin oleh Komjen (Pol) Chryshnanda Dwilaksana dan beranggotakan sejumlah pejabat utama serta pakar eksternal. Langkah ini dinilai sebagai momentum penting bagi Polri untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus merespons kritik yang mencuat pascademonstrasi besar Agustus lalu.
Tim reformasi yang dibentuk Kapolri akan fokus pada evaluasi sistem rekrutmen, promosi jabatan, penegakan disiplin, serta mekanisme pengawasan internal. Selain itu, tim juga diberi mandat untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas Polri di mata masyarakat. Penunjukan Komjen Chryshnanda, yang dikenal sebagai figur berintegritas dengan rekam jejak di bidang pengawasan, dinilai memperkuat kredibilitas langkah tersebut.
Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Henry Indraguna, menilai pembentukan tim ini sebagai keputusan strategis. Menurutnya, reformasi Polri harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat. “Pembentukan tim reformasi merupakan bukti keseriusan Kapolri untuk menata kembali institusi Polri. Dengan melibatkan tokoh eksternal dan memastikan integritas ketua tim, Polri menunjukkan komitmen pada perubahan nyata,” ujar Henry.
Direktur Salemba Institute, Edi Homaidi, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri. Menurutnya, kehadiran tim reformasi adalah jawaban atas aspirasi rakyat yang menginginkan Polri lebih transparan dan presisi dalam bekerja. “Edi melihat pembentukan tim ini sebagai langkah konkret Kapolri dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo. Kami percaya publik akan kembali menaruh harapan besar pada Polri,” kata Edi, kepada awak media, Selasa Selasa (23/9/2025) di Jakarta.
Tim ini diharapkan dapat bekerja cepat dan menyampaikan laporan awal dalam 100 hari ke depan. Presiden Prabowo disebut telah menekankan pentingnya reformasi Polri agar kepolisian benar-benar menjadi pengayom rakyat, bukan justru menimbulkan jarak dengan masyarakat. Komitmen ini juga sejalan dengan janji kampanye Prabowo untuk menghadirkan institusi penegak hukum yang bersih dan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran.
Edi menambahkan, tim bentukan Kapolri harus berani menembus tembok-tembok birokrasi yang selama ini kerap menjadi penghambat perubahan. “Kami mendorong agar evaluasi tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga menyasar akar masalah, termasuk budaya organisasi yang selama ini dianggap belum sepenuhnya sehat,” ujarnya.
Selain pengawasan internal, tim juga ditugaskan untuk merancang mekanisme baru pelibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja kepolisian. Beberapa gagasan awal yang muncul adalah pembentukan forum konsultasi publik dan pelaporan berbasis digital yang transparan. Model ini diyakini akan mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan aparat.
Salemba Institute memandang langkah tersebut sebagai cara tepat untuk memperbaiki hubungan Polri dengan masyarakat sipil. “Keterlibatan publik adalah syarat mutlak bila Polri ingin mengembalikan kepercayaan. Kami mengingatkan agar tim tidak hanya formalitas, tapi sungguh-sungguh melibatkan suara rakyat,” tutur Edi.
Meski disambut positif, tantangan reformasi Polri tetap besar. Sejumlah pengamat mengingatkan perlunya keberanian Kapolri dan timnya dalam menghadapi resistensi internal yang mungkin muncul. Dalam konteks ini, konsistensi Presiden Prabowo memberi dukungan penuh kepada Kapolri akan sangat menentukan keberhasilan.
Salemba Institute menutup pernyataan dengan menegaskan komitmennya menjadi mitra kritis dalam mengawal agenda reformasi Polri. “Kami akan terus mendukung langkah yang sejalan dengan kepentingan rakyat, sekaligus mengingatkan bila ada penyimpangan. Harapan kami, Polri kembali menjadi institusi yang dicintai rakyat dan dipercaya sebagai benteng keadilan bangsa,”pungkas Edi Homaidi.
