JAKARTA – Forum Mahasiswa Timur Raya (FMTR) resmi melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran operasional rumah jabatan (rujab) pimpinan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Laporan pengaduan tersebut tertuang dalam surat bernomor 026/B/FMTR/III/2026 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menilai terdapat sejumlah indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD Teluk Bintuni, khususnya terkait penggunaan anggaran operasional rumah jabatan pimpinan DPRD.
Berdasarkan dokumen penganggaran yang diperoleh FMTR, pada struktur belanja DPRD terdapat kegiatan “Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD” dengan sub kegiatan “Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.” Dalam pos tersebut, Ketua DPRD tercatat memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp150 juta per tahun, sementara tiga orang Wakil Ketua DPRD masing-masing memperoleh sekitar Rp300 juta per tahun.
Selain itu, pada kegiatan layanan administrasi DPRD dengan sub kegiatan “Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD”, tercatat pula alokasi anggaran yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp1,8 miliar per tahun untuk Ketua DPRD serta sekitar Rp4,8 miliar per tahun untuk para Wakil Ketua DPRD. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang fasilitas dan operasional rumah jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp6 miliar.
Namun, FMTR menilai terdapat kejanggalan serius dalam penggunaan anggaran tersebut. Berdasarkan pernyataan yang beredar di ruang publik serta keterangan pimpinan DPRD melalui media, rumah jabatan pimpinan DPRD tersebut diketahui justru tidak ditempati oleh pejabat yang bersangkutan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai realisasi penggunaan anggaran operasional rumah jabatan tersebut.
Ketua FMTR, Irfan, menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian aparat penegak hukum karena berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila anggaran tetap direalisasikan meskipun fasilitas rumah jabatan tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Jika benar rumah jabatan pimpinan DPRD tidak ditempati tetapi anggaran operasionalnya tetap dicairkan, maka ini harus dipertanyakan. Kami menduga ada potensi penyimpangan anggaran yang perlu diusut secara serius oleh aparat penegak hukum,” ujar Irfan dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).
Selain dugaan penyimpangan anggaran operasional rumah jabatan, FMTR juga menyoroti beberapa indikasi lain yang dinilai perlu didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dugaan kenaikan tunjangan anggota DPRD sekitar Rp12 juta per orang per bulan yang terdiri dari tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan.
FMTR juga menyoroti dugaan renovasi ruang kerja pimpinan DPRD yang diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana mestinya atau dikenal sebagai pekerjaan yang dilakukan mendahului kontrak. Praktik tersebut dinilai berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Irfan menegaskan bahwa laporan ini disampaikan sebagai bentuk kontrol publik terhadap pengelolaan anggaran negara, khususnya di lembaga legislatif daerah.
“Kami berharap Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran hingga realisasi anggaran di lingkungan DPRD Teluk Bintuni. Ini penting untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara,” tegasnya.
FMTR juga meminta agar Kejaksaan Agung memerintahkan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera memanggil dan memeriksa pimpinan DPRD Teluk Bintuni guna memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Menurut Irfan, penanganan perkara tersebut penting dilakukan secara serius demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta memastikan bahwa setiap penggunaan uang rakyat dilakukan secara bertanggung jawab.
“Jika laporan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, kami tidak menutup kemungkinan akan membuka persoalan ini kepada publik dan menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Kejaksaan Agung maupun lembaga penegak hukum lainnya,” kata Irfan.
Laporan tersebut secara resmi disampaikan FMTR di Jakarta pada 13 Maret 2026 sebagai bentuk dorongan agar aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran tersebut secara transparan dan tanpa pandang bulu.
