JAKARTA – Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Jakarta Utara secara resmi menyatakan sikap mendukung penuh inisiatif Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jend. Pol(Purn). Drs.Agus Andrianto,S.H,M.H, dalam membentuk Satgas Terpadu Penanganan Haji Non-Prosedural. Dukungan ini didasari atas keprihatinan terhadap meningkatnya kasus WNI yang tertahan hingga dideportasi akibat penggunaan visa ziarah dan visa kerja untuk beribadah haji.
Ketua Pemuda Muslimin Jakarta Utara Oloan Gani, menegaskan bahwa keberadaan Satgas ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut keselamatan nyawa dan kehormatan warga negara di luar negeri.
“Ibadah haji adalah rukun Islam yang sakral. Namun, cara yang tidak prosedural justru menempatkan jemaah kita dalam posisi rentan terhadap keadaan-keadaana yang tidak kita inginkan hingga sanksi hukum berat dari Pemerintah Arab Saudi. Kami berdiri di belakang Menteri Imipas untuk menertibkan ini,” tegas Olan” dalam konsolidasi organisasi di Jakarta Utara, Rabu (15/04/2026).
Poin-Poin Strategis Dukungan Pemuda Muslimin:
- Mitigasi Risiko Hukum dan Sosial
Pemuda Muslimin Jakarta Utara menyoroti bahwa penggunaan visa non-haji seringkali didorong oleh oknum travel nakal. Satgas Terpadu diharapkan mampu memutus mata rantai ini di pintu keberangkatan, sehingga warga tidak perlu mengalami trauma penolakan atau penangkapan di tanah suci. - Dukungan Terhadap Instrumen Profiling (Tim Taktis)
Kami mendukung penuh implementasi 3 indikator pengawasan yang diusulkan Menteri Drs. Agus Andrianto:
Pengawasan Rombongan Non-Reguler: Memantau pergerakan kelompok besar yang tidak terdaftar di Kementerian Agama.
Analisis Segmentasi Usia: Melakukan verifikasi lebih dalam terhadap profil keberangkatan yang tidak sesuai dengan karakteristik wisata murni.
Rute Multi-City: Mewaspadai rute perjalanan berlapis yang kerap digunakan sebagai teknik ‘kamuflase’ untuk menghindari pemeriksaan otoritas imigrasi. - Kolektifitas Pengambilan Keputusan
Kami sepakat bahwa keputusan menunda keberangkatan harus menjadi keputusan kolektif negara, bukan hanya beban petugas Imigrasi di lapangan. Hal ini penting untuk menghindari gesekan sosial dan menjaga akuntabilitas kebijakan di mata masyarakat. - Peran Pemuda sebagai Garda Edukasi
Sebagai organisasi kepemudaan, Pemuda Muslimin Jakarta Utara berkomitmen menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengedukasi warga pesisir Jakarta. “Banyak warga kita yang ingin berhaji namun kurang literasi soal jenis visa. Kami akan masifkan sosialisasi agar masyarakat tidak terjebak rayuan ‘Haji Langsung Berangkat’ dengan visa ilegal,” tambah Olan”.
Pernyataan Penutup
Pemuda Muslimin Jakarta Utara meminta agar kementerian terkait, khususnya Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Agama, segera bersinergi dengan Kemenimipas untuk meresmikan payung hukum Satgas ini sebelum puncak musim haji 2026 tiba.
“Jangan tunggu ada jemaah kita yang ditahan massal baru kita bertindak. Pencegahan adalah bentuk kecintaan negara kepada rakyatnya,” tutupnya.