Jakarta, 16 Agustus 2026 – Rencana pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite untuk kelompok ekonomi kelas atas dinilai masih menyisakan banyak polemik. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) mendesak pemerintah untuk membatasi pembelian Pertalite berdasarkan kapasitas mesin dan jenis kendaraan, bukan berdasarkan desil kesejahteraan ekonomi masyarakat .
Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menilai pembatasan berbasis kapasitas mesin lebih objektif dan mudah diaudit dibandingkan dengan pembatasan berbasis desil. Menurutnya, sistem yang dapat mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kendaraan dan status desil lebih tepat dijadikan sebagai filter awal, bukan acuan utama.
“Saya juga lebih setuju jika kapasitas mesin dan jenis kendaraan digunakan sebagai filter awal karena lebih objektif dan mudah diaudit, kemudian status sosial ekonomi digunakan sebagai filter berikutnya,” ujarnya kepada media, Sabtu (15/8/2026).
Wacana pembatasan Pertalite dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite . Skema ini disebut sebagai upaya memperbaiki penyaluran subsidi agar tepat sasaran.
“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya .
Menakar Keadilan Skema Pembatasan
Jika menggunakan filter kendaraan mewah, masyarakat berpenghasilan rendah yang menggunakan mobil bekas sekelas BMW atau Mercedes—yang kini sudah murah di pasar sekunder—akan tetap bisa membeli Pertalite karena termasuk dalam desil bawah. Namun, jika menggunakan filter desil, masyarakat kelas atas yang menggunakan sepeda motor—karena lebih praktis di perkotaan—justru tidak bisa menikmati subsidi.
Sebaliknya, pembatasan berdasarkan jenis kendaraan dipastikan tidak akan menyasar pengendara sepeda motor. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengguna roda dua tidak akan dibatasi aksesnya terhadap Pertalite. “Sepeda motor nggak dibatasi kok,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026) .
Bahlil menyoroti jenis kendaraan roda empat yang tergolong mewah sebagai kelompok yang seharusnya tidak lagi menikmati BBM bersubsidi. “Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi,” tegasnya .
Pemerintah memang belum menetapkan mekanisme final kebijakan ini. Menurut Purbaya, sistem milik Pertamina saat ini dinilai sudah cukup baik untuk mendukung implementasi, namun masih memerlukan persiapan dan pengujian lebih lanjut .
Ekonom FEB UGM Fahmy Radhi mengingatkan agar pemerintah mengkaji secara matang skema yang dipilih. “Kalau mau dikaji, silakan dikaji. Tanpa kajian yang mumpuni, penerapan kebijakan pembatasan Pertalite sesuai desil akan berjalan sulit,” ujarnya .
