Jakarta, 16 Agustus 2026 – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa masyarakat, khususnya siswa, tidak perlu menunggu petugas untuk menolak makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi. Ia meminta agar makanan yang diragukan kualitasnya segera dikembalikan.
“Bagi anak-anak atau guru, apabila melihat makanan tidak layak, laporkan. Tidak perlu menunggu petugas, tolak saja,” tegas Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Perbaikan Tata Kelola Pasca Keracunan
Pernyataan ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola MBG pasca insiden keracunan massal di Semarang dan Jayapura. BGN kini menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran keamanan pangan. Dapur MBG yang melanggar standar operasional prosedur dikenai sanksi tegas, termasuk peringatan hingga penghentian operasional permanen .
Selain itu, BGN memperketat sistem pengawasan dengan menerapkan standar higiene dan sanitasi, serta mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap dapur MBG. Sebanyak 950 dapur terancam ditutup permanen jika tidak memenuhi persyaratan .
Libatkan Satuan Pendidikan
BGN juga mendorong keterlibatan satuan pendidikan, seperti kepala sekolah dan guru, dalam mengawasi kualitas menu MBG. Mereka diminta memastikan lauk pauk yang disajikan tidak dalam kondisi basi atau berbau menyengat. Jika ditemukan makanan tidak layak, proses distribusi ke siswa dihentikan dan segera dilaporkan ke BGN untuk investigasi .
“Kami ingin anak-anak kita mendapatkan makanan yang bergizi dan aman. Ini komitmen kami,” tegas Sudaryono.
Masyarakat Sebagai Pengawas
Dengan pendekatan ini, BGN berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari pengawasan program. Masyarakat dapat melaporkan kendala pelayanan MBG melalui saluran pengaduan resmi BGN.
Jakarta, 16 Agustus 2026
Biro Pers dan Media
