Jakarta, 15 Agustus 2026 – Pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka ini naik 13,9 persen dibandingkan outlook 2026. Dari total tersebut, Rp240 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Rp580,9 triliun untuk komponen pendidikan utama lainnya.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 di hadapan DPR RI, Jumat (15/8/2026), menegaskan bahwa pendidikan dan MBG tetap menjadi prioritas utama pemerintah. “Anggaran pendidikan kita tingkatkan secara signifikan. Di dalamnya, program Makan Bergizi Gratis tetap kita jalankan sebagai investasi sumber daya manusia,” ujar Prabowo.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, alokasi Rp240 triliun untuk MBG akan menjangkau 60,6 juta penerima manfaat, terdiri dari siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan generasi penerus bangsa mendapatkan asupan gizi yang layak,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Rp580,9 triliun dialokasikan untuk komponen pendidikan utama. Rinciannya meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS untuk 1,3 juta guru dan TPG ASN Daerah untuk 1,7 juta guru.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, revitalisasi 12.215 unit sekolah dan madrasah, pembangunan 7 Sekolah Unggul Garuda terintegrasi, serta digitalisasi pembelajaran dengan target setiap sekolah memiliki 4 ruangan papan tulis interaktif pada akhir 2026.
Pemerintah menempatkan anggaran MBG dalam pos pendidikan karena proses penyusunan RAPBN 2027 telah berjalan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dibacakan. Dalam putusannya, MK memberikan masa transisi hingga APBN 2028 untuk memisahkan anggaran MBG dari pos pendidikan.
“Kami menghormati putusan MK dan akan melakukan penyesuaian pada APBN 2028. Namun untuk 2027, kami pastikan alokasi 20 persen APBN untuk komponen utama pendidikan tidak terganggu,” tegas Menteri Keuangan.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa DPR akan mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran. “Kami mendukung peningkatan anggaran pendidikan, namun pengawasannya harus ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh guru dan siswa,” ujarnya.
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Prof. Arief Rachman, menilai alokasi Rp240 triliun untuk MBG adalah langkah strategis. “Program ini bukan sekadar makan gratis, tapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” katanya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan gizi masyarakat secara seimbang, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
