Jakarta, 16 Agustus 2026 – Rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite untuk masyarakat kelas atas mulai menemui titik terang. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM tengah mematangkan skema agar subsidi energi tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh kelompok ekonomi mampu .
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite . Mereka nantinya akan diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi . “Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026) .
Belum Ada Keputusan Final
Menanggapi wacana tersebut, Pertamina Patra Niaga menyatakan akan menunggu arahan resmi dari pemerintah sebagai regulator sebelum memberlakukan pembatasan. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, mengatakan bahwa pihaknya siap mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Namun hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti penerapan kebatasan Pertalite. “Kami akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa,” kata Purbaya .
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kriteria kendaraan mewah juga akan menjadi acuan dalam rencana aturan baru tersebut. “Nanti menyangkut pembatasan itu kan ada jenis kendaraan ya, jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi,” tegasnya usai rapat dengan Purbaya .
Pemerintah juga memastikan bahwa pengendara sepeda motor tidak akan masuk dalam skema pembatasan Pertalite . Selain itu, harga BBM subsidi dipastikan tidak akan naik di tengah fluktuasi harga minyak dunia .
Subsidi Selama Ini Bocor ke Orang Kaya
Purbaya menyebut kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari perintah DPR untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran . Selama ini, sebagian besar subsidi energi dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu karena kurangnya filter dalam penyaluran.
Bahlil menegaskan bahwa pembatasan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk merapikan pola subsidi agar tidak lagi dinikmati oleh konsumen dari kalangan ekonomi atas . “Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” tegasnya .
Subsidi BBM sendiri termasuk dalam anggaran perlindungan sosial yang dirancang sebesar Rp 549,9 triliun pada APBN 2027 . Selain untuk subsidi BBM, anggaran ini juga digunakan untuk program bantuan sosial di berbagai sektor .
