Jakarta, 26 Agustus 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Dana tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan peringatan tegas: jangan ada markup atau penambahan biaya yang tidak jelas.
Purbaya menekankan bahwa transparansi penggunaan anggaran menjadi kunci dalam penanganan karhutla. “Kita siapkan anggaran. Tapi saya minta jangan ada mark up-mark up. Gunakan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Anggaran Rp5 triliun ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan karhutla yang kian meluas di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meninjau langsung lokasi karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta memimpin rapat koordinasi penanganan bencana.
Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional pemadaman, termasuk pengadaan peralatan, logistik, dan insentif bagi petugas di lapangan. “Kami akan awasi betul penggunaan dana ini. Semua harus akuntabel dan tepat sasaran,” tegasnya.
Pernyataan Menteri Keuangan ini menjadi sinyal penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla agar bekerja profesional dan menghindari praktik-praktik yang merugikan negara. Masyarakat juga diajak untuk ikut mengawasi penggunaan dana penanggulangan bencana ini.
