JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan IKN serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan proyek strategis nasional itu berjalan sesuai rencana.
Dalam keterangannya melalui akun Instagram pribadinya, Dasco menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas sejumlah aspek penting, mulai dari kemajuan kawasan inti pemerintahan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga rencana pengembangan tahap berikutnya.
“Pokok pembicaraan menyangkut kemajuan kawasan inti pemerintahan, kesiapan infrastruktur pendukung, serta rencana pengembangan tahap berikutnya,” ujar Dasco.
Dasco menegaskan bahwa DPR akan terus melakukan pengecekan capaian di lapangan dan mengoordinasikan hal-hal yang diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai rencana, anggaran, serta tepat sasaran.
“Membangun pusat pemerintahan baru memerlukan ketepatan di setiap tahap. Kami memastikan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan pengawasan yang dilakukan DPR. Menurutnya, koordinasi yang erat antara legislatif dan pelaksana proyek sangat penting untuk menjaga momentum pembangunan.
“Kami berterima kasih atas arahan dan dukungan Pak Dasco. Pengawasan yang konstruktif sangat membantu kami di lapangan untuk memastikan setiap tahap berjalan sesuai target,” ujar Basuki dalam kesempatan yang sama.
Pertemuan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proyek strategis nasional. DPR berkomitmen untuk memastikan pembangunan IKN tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga transparan dan akuntabel.
Dinamika Pembangunan IKN
Pertemuan Dasco dan Basuki berlangsung di tengah dinamika pembangunan IKN yang masih menghadapi berbagai tantangan. Otorita IKN sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp15,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Sekretaris Jenderal OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran OIKN pada 2027 diperkirakan mencapai Rp22,5 triliun, sementara pagu indikatif yang tersedia baru Rp6,7 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menerima surat pengajuan tambahan anggaran tersebut dan akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menentukan sikap.
Di sisi lain, kawasan IKN juga tengah menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Danis H. Sumadilaga, menyebutkan bahwa titik karhutla terdekat berjarak sekitar 30-40 kilometer dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Penanganan terus diperkuat melalui pemadaman dari darat dan udara untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah strategis.
Komitmen DPR
DPR melalui Komisi II dan alat kelengkapan dewan lainnya akan terus mengawal pembangunan IKN. Dasco menekankan bahwa pengawasan dilakukan bukan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan proyek ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan bangsa.
“Kami ingin IKN menjadi kebanggaan bersama. Untuk itu, pengawasan yang konstruktif dan kolaboratif menjadi kunci,” pungkasnya.
Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, mengapresiasi langkah Dasco yang terus mengawal pembangunan IKN secara langsung. Menurutnya, keterlibatan aktif pimpinan DPR dalam proyek strategis nasional ini menunjukkan komitmen nyata untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
“Kami melihat Pak Dasco tidak hanya duduk di belakang meja. Beliau turun langsung berkoordinasi dengan pelaksana proyek. Ini yang dibutuhkan, pengawasan yang tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memastikan setiap rupiah anggaran digunakan dengan baik,” ujar Romadhon.
Romadhon juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan IKN. Ia berharap proyek ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Kami di akar rumput akan terus mengawal. IKN adalah proyek besar yang harus dikelola dengan hati-hati. Dengan pengawasan yang ketat dari DPR dan partisipasi publik, kami yakin IKN akan menjadi kebanggaan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.
Pertemuan ini menegaskan sinergi positif antara DPR dan Otorita IKN dalam mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sesuai dengan visi besar Indonesia maju.
