Jakarta, 10 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah kebijakan strategis dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kebijakan baru ini mencakup penguatan armada udara, penerbitan instruksi presiden, hingga penindakan tegas terhadap korporasi yang terlibat.
Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (7/9/2026), Prabowo mengumumkan sejumlah langkah konkret. Salah satunya adalah pengerahan kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan tiba dari Italia pada 17 September 2026. Kapal tersebut akan dimodifikasi menjadi kapal induk helikopter dan drone, dengan kapasitas menampung hingga 10 helikopter kelas menengah yang mampu mengangkut 4-5 ton air per unitnya .
“Kalau kita punya 10 helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak. Ini juga akan sangat membantu respons kita,” ujar Prabowo .
Selain kapal induk, Presiden juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji zat-zat yang paling efisien untuk mempercepat modifikasi cuaca. Pemerintah juga akan mengadakan drone berukuran besar yang mampu membawa dan menjatuhkan air dengan kapasitas hingga 50 kilogram .
Inpres Nomor 11 Tahun 2026: Larangan Tegas Buka Lahan dengan Membakar
Langkah krusial lainnya adalah penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengonfirmasi bahwa Inpres tersebut telah terbit .
Inpres ini melarang pembukaan lahan dengan cara membakar serta mencegah timbulnya titik panas dan titik api. Pemerintah pusat dan daerah juga dilarang menerbitkan kebijakan atau izin yang dapat ditafsirkan sebagai legalisasi pembakaran hutan dan lahan .
Presiden juga menginstruksikan penegakan hukum pidana, perdata, dan sanksi administratif secara tegas terhadap setiap orang, korporasi, pemegang hak, atau pejabat publik yang melakukan, menyuruh, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya pembakaran lahan .
Dalam rapat tersebut, Prabowo secara khusus menyoroti lahan yang dibakar dan berubah menjadi perkebunan dalam waktu singkat. Ia memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan meminta nama-nama korporasi yang terlibat segera dilaporkan kepadanya. “Kalau perlu kita segera cabut semuanya, semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya,” tegas Prabowo .
Perlindungan Masyarakat dan Satwa Liar
Kebijakan baru ini juga mencakup perlindungan masyarakat dan satwa liar terdampak karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan agar karhutla segera dipadamkan, sekaligus memastikan dampaknya terhadap manusia dan satwa ditangani .
“Pak Prabowo Subianto, secara personal beliau adalah pecinta satwa liar. Beberapa satwa liar yang dicintai itu gajah dan orangutan. Jadi beliau juga memerintahkan kepada saya untuk padamkan karhutlanya segera mungkin,” ujar Menhut .
Untuk perlindungan masyarakat, pemerintah memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan penggunaan masker bagi warga terdampak asap. Sementara untuk satwa liar, khususnya orangutan Kalimantan, Kementerian Kehutanan bersama mitra memperkuat patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Warga yang menemukan orangutan keluar dari hutan atau masuk ke permukiman diminta segera menghubungi call center BKSDA di wilayah masing-masing .
Fokus pada Kawasan Strategis IKN
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada kebakaran yang mendekati Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia memerintahkan jajarannya untuk mengerahkan aset lebih agar kebakaran tidak sampai memasuki zona inti IKN .
“Yang harus diperhatikan juga kebakaran yang dekat IKN itu. Harus diperhatikan dan mungkin kita harus kerahkan aset-aset lebih, untuk jangan sampai kebakaran itu sampai ke zona inti,” kata Prabowo .
Situasi Terkini Karhutla
Sementara itu, Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terdeteksi di sejumlah provinsi prioritas. Kalimantan Barat mencatat hotspot terbanyak dengan 134 titik, disusul Kalimantan Tengah 81 titik, Sumatera Selatan 35 titik, Riau 15 titik, dan Jambi 4 titik .
Di Kalimantan Tengah, jumlah hotspot sempat menurun dari 5.746 titik pada 6 September menjadi 950 titik pada 8 September. Namun, pemerintah daerah tetap memantau ketat karena potensi api masih ada dan bisa kembali meningkat .
Sebanyak 53 armada udara disiagakan untuk mendukung pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas, terdiri dari 19 armada untuk patroli udara dan modifikasi cuaca, serta 34 armada untuk operasi water bombing .
