BENGKULU — Aksi mahasiswa dan aktivis pemuda yang kerap kali disambut pagar kawat dan barikade aparat, kali ini berujung pada peristiwa langka yang menyentuh publik. Di tengah langkanya BBM dan sederet persoalan yang menggunung di Bengkulu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru mengambil jalan berbeda: ia duduk bersama mereka yang turun ke jalan, mendengar langsung suara dari lapisan akar rumput.
Pertemuan yang berlangsung Senin malam (27/5) di Hotel Mercure Bengkulu itu menjadi sorotan nasional. Tidak hanya karena digelar tanpa protokol ketat yang membatasi ruang kritik, tetapi juga karena memperlihatkan gaya kepemimpinan yang berbeda dari seorang pemimpin muda di kursi tertinggi kedua republik ini. Di hadapan mahasiswa dan aktivis yang sebelumnya berdemo, Wapres Gibran tidak hanya meminta maaf atas kelangkaan BBM, tetapi juga menanggapi setiap persoalan secara konkret—dari penumpukan antrean SPBU, pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai, hingga persoalan agraria. Sikap ini membuat publik terhenyak, katanya.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai langkah Wapres Gibran sebagai bentuk kepemimpinan yang relevan dengan zaman. “Pemimpin tidak boleh menara gading. Ia harus mendengar, memahami, dan jika perlu, langsung duduk bersama mereka yang paling dekat dengan realita. Itulah yang dilakukan Wapres di Bengkulu,” katanya ke awak media, Kamis (28/5)
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan, termasuk mendesak pemerintah pusat mengaudit distribusi BBM dan menurunkan pajak kendaraan bermotor. Di luar dugaan, Wapres tidak hanya menyimak, tetapi segera memerintahkan agar lima SPBU di Bengkulu beroperasi 24 jam dan mengaktifkan Pertashop untuk mengurai antrean. Dua tim deputi wapres juga diturunkan untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang masuk. Respon cepat ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan eksekutif yang tidak menunda, jelasnya.
Romadhon juga menekankan bahwa aksi duduk bersama aktivis bukan sekadar pencitraan. “Dalam politik hari ini, gesture kecil bisa berdampak besar. Ketika Wapres Gibran membuka ruang duduk bersama mahasiswa tanpa mematikan kritik, itu pesan kuat bahwa negara masih punya telinga,” tegas Romadhon.
Langkah Gibran, lanjut Romadhon, bisa menjadi preseden baru dalam relasi antara penguasa dan rakyat. Di tengah kecenderungan pemimpin menjauh dari demonstrasi jalanan, Gibran justru hadir dan mendengar. “Ia tidak datang dengan janji, tetapi dengan tanggapan langsung. Inilah kepemimpinan partisipatif yang diharapkan publik, bukan gaya elitis yang sibuk bersolek di media sosial,” ujarnya.
Publik pun merespons. Di media sosial, tagar #GibranDengarRakyat sempat menjadi perbincangan hangat. Berbagai kalangan memuji keberanian dan kerendahan hati Gibran. Bagi banyak aktivis muda, ini menjadi momen langka ketika pejabat tinggi negara membuka pintu dialog tanpa menggurui atau mengabaikan. “Inilah keberanian yang menyatu dengan kerendahan hati. Dua kualitas yang jarang kita lihat bersamaan hari ini,” kata Romadhon.
Kondisi Bengkulu sendiri memang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. Kelangkaan BBM bukan hanya menyulitkan mobilitas warga, tapi juga menghantam sektor ekonomi lokal. Dengan duduk bersama mahasiswa dan mendengar langsung, Wapres telah membuka ruang partisipatif dalam tata kelola negara yang sering kali kering akan dialog. “Jika pendekatan seperti ini terus dilakukan, bukan hanya masalah yang selesai, tapi kepercayaan publik juga kembali pulih,” pungkas Romadhon.
Langkah Wapres Gibran di Bengkulu memberi pesan mendalam: bahwa negara tidak boleh tuli terhadap suara jalanan. Ketika kekuasaan dipadukan dengan empati, saat itulah kebijakan lahir dari hati dan bukan sekadar kalkulasi politik. Rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna, mereka hanya ingin didengar dan dihargai. Begitulah harapan itu kembali tumbuh, Tutupnya.
