Jakarta, 5 Agustus 2025 — Upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global mendapat dukungan luas dari parlemen daerah, pakar tata kota, hingga elemen masyarakat. Dalam diskusi publik bertajuk “Bersama Membangun Jakarta: Kota Global yang Tidak Meninggalkan Rakyatnya”, yang digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025 di Gedung Juang, Jakarta Pusat, para narasumber menyampaikan pentingnya pembangunan kota yang seimbang antara kemajuan fisik dan keadilan sosial.
Wa Ode Herlina, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif generasi muda Madura di Jakarta melalui JAMMA (Jaringan Masyarakat Madura Jakarta). Menurutnya, langkah konkret seperti ini sangat penting dalam mendorong Jakarta menjadi kota global yang berpijak pada akar budayanya.
“Kami di DPRD akan terus mengawal program-program Gubernur, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman rakyat. Proyek-proyek pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan lingkungan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat identitas Jakarta di tengah arus globalisasi. “Kota global harus jadi rumah yang nyaman bagi semua etnis dan agama.”
Sementara itu, Kevin Wu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, menegaskan bahwa Jakarta memiliki segala syarat untuk menjadi kota global, mulai dari potensi ekonomi, keberagaman budaya, hingga infrastruktur yang terus berkembang. “Tantangannya kini ada pada tata kelola. Kota global bukan sekadar gedung pencakar langit, tapi juga harus menjadi hub bagi interaksi budaya dan ekonomi dunia,” katanya.
Kevin juga menekankan pentingnya partisipasi aktif generasi muda. “Keterlibatan publik sangat menentukan. Generasi kalian harus jadi motor perubahan, memberi kontribusi nyata dalam visi besar ini,” tambahnya.
Nirwono Joga, pengamat tata kota, menggarisbawahi bahwa pembangunan kota global harus mengacu pada standar internasional. Ia menyebut bahwa fokus Gubernur Pramono Anung pada pembenahan transportasi dan infrastruktur adalah langkah awal yang strategis. “Namun prinsipnya harus tetap mengedepankan 3M: Mudah, Murah, dan Meriah,” ujarnya.
Nirwono juga mengajak JAMMA agar mendorong agenda komunitas, seperti pameran budaya Madura atau kegiatan berbasis kearifan lokal lainnya. “Kota global tidak akan berarti tanpa identitas yang hidup dan menyatu di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, JAMMA menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara warga dan pemerintah. “Jakarta harus jadi kota yang inklusif, bukan hanya untuk investor dan turis, tapi juga untuk warga di gang-gang sempit,” ujar Edi Homaidi, Ketua Umum JAMMA. Ia menyampaikan bahwa pembangunan Jakarta sebagai kota global harus menyentuh kehidupan nyata rakyat, mulai dari transportasi yang terjangkau hingga hunian yang layak.
Edi juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara DPRD, pemerintah kota, dan komunitas warga. “Jangan hanya bangun dari atas ke bawah. Kita ingin partisipasi warga diperkuat dari bawah ke atas,” tegasnya.
Melalui forum ini, para peserta diskusi sepakat bahwa Jakarta ke depan harus dibangun dengan pendekatan kolaboratif dan tidak melupakan jati diri serta nilai-nilai kebersamaan yang telah lama menjadi kekuatan utama ibu kota.
Hasil dan Rekomendasi Diskusi:
Dalam sesi penutup, peserta menyampaikan lima poin rekomendasi untuk Gubernur DKI Jakarta, sebagai berikut:
1. Penguatan Anggaran Sosial: Memastikan program pengentasan kemiskinan dan perbaikan permukiman tetap menjadi prioritas utama dalam APBD, tanpa dikalahkan oleh proyek-proyek berorientasi estetika semata.
2. Identitas Jakarta: Mendorong pembangunan kota global yang berakar pada keragaman budaya lokal. Jakarta tidak boleh kehilangan identitas dalam proses globalisasi.
3. Partisipasi Komunitas: Memperluas pelibatan warga dan komunitas dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, termasuk melalui forum RW/RT, lembaga adat, dan kelompok pemuda.
4. Infrastruktur Berkeadilan: Memastikan proyek infrastruktur besar (transportasi, taman kota, digitalisasi layanan) berdampak langsung ke kawasan padat dan kelompok masyarakat rentan.
5. Agenda Budaya Inklusif: Mendorong pelaksanaan festival dan pameran budaya dari berbagai etnis sebagai bagian dari narasi kota global yang menghargai keberagaman.
Dengan diskusi ini, JAMMA dan seluruh peserta berharap Gubernur Pramono Anung dapat terus mendengar suara masyarakat akar rumput. Jakarta yang global harus tetap menjadi Jakarta milik semua orang.
