SURABAYA, INDONESIA VISIONER – Keberhasilan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo menyelesaikan proses sertifikat korban lumpur di Sidoarjo mendapat pujian dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Fery Mursydan Baldan.
Apresiasi itu disampaikan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang saat mengunjungi stand pameran BPN Sidoarjo pada Galeri Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Jawa Timur di Gedung Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (9/4).
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Fery Mursydan Baldan mengatakan, protes penyelesaian sertifikat tanah milik warga yang menjadi korban luapan lumpur di Sidoarjo tergolong cepat meski jumlahnya mencapai ribuan.
Apresiasi juga diberikan terhadap program inovatif BPN Kabupaten Sidoarjo berupa pelayanan Dekap Zonita (Desa Lengkap Zona Nilai Tanah).
Dekap Zonita merupakan salah satu program inovatif BPN Sidoarjo dalam rangka meningkatkan layanannya kepada masyarakat. “Ini sekaligus juga bisa dijadikan percontohan untuk daerah lain,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang, Fery Mursydan Baldan.
Sebelumnya, Kepala Kantor BPN Sidoarjo, Ir Nandang Agus Taruna juga menerangkan, program Dekap Zonita yang saat ini terus disosialisasikan itu sepenuhnya untuk membantu masyarakat yang ingin mengetahui nilai objek tanah miliknya.
Menurut Nandang, dengan adanya layanan ini masyarakat tidak perlu lagi harus repot-repot untuk sekadar mengetahui nilai objek tanah yang dimilikinya maupun tanah-tanah lain yang berlokasi di seluruh wilayah di Kabupaten Sidoarjo.
“Dengan ponsel android yang dimiliki, warga bisa mengakses melalui situs yang dimiliki BPN Kabupaten Sidoarjo. Dimanapun warga berdiri diatas tanah di Sidoarjo, lansung bisa melihat nilai tanah yang diinjak itu,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan Nandang, program layanan ini juga merupakan aplikasi dari peringatan hari layanan publik se-dunia dan kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat Sidoarjo untuk mengetahui berapa nilai objek tanah yang ada di Sidoarjo.
Pameran inovasi pelayanan saat peresmian Galeri Tata Ruang dan Pertanahan kali ini, juga diikuti beberapa daerah lain. Galeri Tata Ruang dan Pertanahan ini, diharapkan juga bisa dimanfaatkan pemerintah kabupaten/kota untuk belajar melakukan peningkatan kinerja khususnya penataan ruang kewilayahan. (Hdr-VIS)

