JAKARTA, INDONESIA VISIONER – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengimbau agar masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanah dapat langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurut Ferry, hal itu perlu dilakukan untuk menghindari pungutan liar. Dia menuturkan, besaran biaya layanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ATR.
“Jangan diladeni jika ada biaya di luar ketentuan, karena itu sudah kategori pungutan liar,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Senin (11/4/2016).
Ferry menjelaskan, untuk membuka akses bagi masyarakat agar bisa mengurus sendiri sertifikatnya, Kantor BPN pun dibuka hingga hari Sabtu dan Minggu.
“Bagi kelompok masyarakat tertentu pemerintah juga telah mengeluarkan aturan keringanan biaya melalui Peraturan menteri ATR Nomor 9 tahun 2015,” pungkas Ferry. (Hdr-VIS)
