Dewi Nadya Maharani
Dewasa ini tidak bisa di pungkiri bahwa Indonesia sudah mengalami obesitas dalam hal regulasi dari segala macam lini. Obesitas ini yang menyebabkan ketidakharmonisan antar undang-undang. Ketumpang tindihan ini bisa menimbulkan suatu kepastian hukum untuk masyarakat.
Bentuk penyelesaian masalah mengenai hal ini adalah diselesaikan dengan omnibus law. Omnibus law merupakan suatu cara untuk segala macam undang-undang dimaksud untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Sistem ini tidak terlalu umum di Indonesia, namun sistem ini merupakan sistem yang sangat umum dari Amerika Serikat.
Teknik omnibus Law ini implementasinya ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Adapun teknik ini bisa dikatakan sebagai suatu bentuk hukum progresif untuk merespon masalah mengenai obesitas regulasi. Dari sini kita bisa melihat bahwa omnibus law berpotensi sebagai bagian dari pembaharuan hukum. Karena teknik mengenai legislasi ini belum umum untuk diterapkan sebelumnya di Indonesia. Selain sebagai suatu teknik dalam hal merampingan regulasi yang obesitas, omnibus law juga diharapkan bisa memangkas birokrasi, mendorong adanya investasi dan menguatkan perekonomian nasional sebagaimana yang tertuang pada semangat UU Cipta Kerja. Hal ini karena teknik omnibus law memangkas sekaligus beberapa aturan yang dirasa menghambat masuknya penanaman modal di Indonesia.
