Jakarta – Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, menyoroti dugaan adanya penjabat (Pj) kepala daerah di Sumatera Selatan yang terlibat dalam politik praktis.
“Saya dapat laporan dari masyarakat, katanya dapat arahan dari Pj bupati di salah satu kabupaten di Sumsel untuk memilih calon legislatif tertentu bahkan diduga menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan bawahannya seperti kepala dinas, camat sampai kepala desa agar memenangkan calon legislatif tersebut” kata Harda dalam keterangannya, Sabtu (16/9/2023).
Menurutnya, Pj bupati itu adalah birokrat yang tidak boleh bersentuhan dengan politik praktis.
“Penjabat kepala daerah itu beda dengan pejabat sebenarnya yang diusung oleh partai politik. mereka itu birokrat yang dilarang terlibat dalam kepentingan politik tertentu apalagi sampai mengarahkan masyarakat untuk memilih calon legislatif,” ungkapnya.
Harda menjelaskan tentang bahaya keterlibatan Pj kepala daerah yang akan memberikan dampak tidak sehatnya demokrasi di Indonesia.
“Sekalipun beda namun Penjabat kepala daerah kewenangannya hampir sama dengan pejabat sebenarnya, punya kuasa dan perangkat sampai bawah dan kalau disalah gunakan untuk kepentingan politik maka pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan sangat tercederai dan tidak sehat lagi kontestasinya,” tuturnya.
Maka dari itu, Harda meminta Pj kepala daerah yang ada di Sumsel untuk bekerja profesional untuk melayani masyarakat dan jangan sampai terlibat politik praktis.
“Pj kepala daerah di Sumsel jangan sekali-kali cawe-cawe soal politik praktis. Fokus saja untuk membangun dan melayani masyarakat,” ujarnya.
Terakhir, Harda menuturkan akan terus memonetor semua aktifitas Pj bupati yang diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon legislatif dan akan melaporkan ke Kemendagri jika kemudian hari tetap ada laporan yang sama dari masyarakat.
“Kalau tidak stop, saya akan laporkan Pj bupati itu ke Kemendagri,” tandasnya.
Sebagai informasi, Kemendagri telah memecat kurang lebih 7 Pj kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang sudah dilantik karena diketahui terlibat dalam politik praktis.