Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) DKI Jakarta menilai penolakan masyarakat Pulau Rempang terhadap Proyek Strategi Nasional (PSN), dengan konsep Eco-City karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait investasi.
“Masyarakat di sana dari dahulu kala sudah menjalankan kegiatan ekonomi dan mampu untuk menghidupi kebutuhan mereka. Jangan-jangan investasi ini justru mendegradasi kehidupan masyarakat setempat, baik dari kegiatan ekonomi, budaya dan spiritual mereka,” kata Ketua LHKP PWM DKI Jakarta, Ristan Alvino Addakhil di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Ristan juga menyayangkan pernyataan pejabat publik terkait penolakan masyarakat Pulau Rempang yang terkesan tidak elegan dan cenderung melukai hati masyarakat Pulau Rempang.
“Seperti masyarakat akan dibuldozer, dipiting dan ucapan-ucapan susah mencari investor.
Jelas ini membuat luka yg mendalam di sanubari masyarakat,” tegasnya.
Dia mengatakan pemerintah yang seharusnya dipilih untuk memperjuangkan kehidupan layak bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan justru malah melakukan hal yang sebaliknya.
“Presiden pun terkesan acuh dengan problem ini yang justru membuat marwah rezim ini semakin rontok,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dia mengingatkan agar sudah saatnya bagi pemerintah hari ini dan ke depan untuk mengambil langkah cerdas dalam mencari investasi demi memajukan bangsa dan negara ini.
“Tapi bukan ivestasi yang justru titipan dan oligarki yang merugikan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus berhenti jadi kacung oligarki dan harus berani mengatakan tidak kepada investasi yg merugikan masyarakat Indonesia,” tandasnya.
